Serius Kembangkan Inklusivitas, PBB Perlu Ikutsertakan Taiwan

PERTEMUAN Perserikan Bangsa Bangsa (PBB) ke-74 akan diadakan di New York AS, pada bulan September. Menteri Luar Negeri Taiwan Jaushieh Joseph Wu meminta PBB membuka pintu bagi Taiwan untuk berpartisipasi bersama dengan mitra global ikut serta membantu tercapainya Sustainable Development Goals (SDGS).

Menlu Wu menyatakan SDGs merumuskan perencanaan untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Tujuannya, untuk membimbing dunia menyusuri jalan yang berkelanjutan dan tangguh.

Juli lalu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengingatkan negara lain akan pentingnya inklusi imperatif karena pembangunan tidak akan berkelanjutan jika tidak adil dan tidak inklusif.

Namun, PBB tidak inklusif terhadap Taiwan dan mengenyampingkan Taiwan.

Menlu Wu menyebut Taiwan mampu dan bersedia berbagi kisah sukses dan berkontribusi pada upaya kolektif untuk mencapai SDGs PBB. Taiwan telah membuat langkah besar dalam mengurangi kemiskinan dan mencapai tingkat nol untuk kasus kelaparan.

Baca juga: Tiongkok Gencarkan Latihan Militer Dekat Wilayah Taiwan

Persentase rumah tangga berpenghasilan rendah di Taiwan telah berkurang menjadi 1,6%. Pada tahun 1993 pun mulai melaksanakan program Asuransi Kesehatan Nasional dan kini mencakup 99,8% penduduk. Kemudian tahun 2018, tingkat daur ulang limbah kami mencapai 55,69%, tingkat membaca 98,8% dan tingkat kematian bayi 4,2 per 1.000. Angka-angka ini jauh melampaui standar SDGs.  

Menlu Wu menambahkan dasar hukum yang sering digunakan mengabaikan Taiwan dari PBB adalah Resolusi 2758 (XXVI) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Resolusi tersebut tidak menyelesaikan masalah hak perwakilan Taiwan di PBB, serta tidak menyatakan Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Faktanya, Taiwan bukan bagian dari RRT. Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis dapat mewakili 23 juta penduduknya. Sayangnya, PBB terus menyalahgunakan dan salah mengartikan resolusi ini untuk mengesampingkan dan mengisolasi Taiwan. Jika PBB serius dalam mengembangkan inklusif dan membuat pembangunan berkelanjutan bagi semua orang, maka seharusnya membuka pintu bagi Taiwan.

"PBB yang inklusif seharusnya tidak akan meninggalkan siapa pun. Namun, pemegang paspor Republic of China (Taiwan) ditolak untuk mengunjungi PBB atau menghadiri pertemuan PBB. Wartawan media Taiwan juga tidak bisa mendapatkan kartu pers PBB untuk ikut serta dalam pertemuan ini," kata Menlu Wu melalui siaran pers yang diterima, Selasa (3/9).

"Tindakan ini tidak adil dan diskriminatif, juga bertentangan dengan prinsip universal yang menjadi dasar pendirian PBB. PBB harusnya segera mengambil tindakan untuk memperbaiki pengecualian terhadap Taiwan ini," imbuhnya.

Menlu Wu menyebut situasi buruk di masa lalu tidak akan membuat Taiwan menyerah. Taiwan telah mengantisipasi dan bersedia serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional. Jika PBB terus menyerah pada paksaan Tiongkok, menolak partisipasi Taiwan, hanya akan semakin mendorong Beijing bertindak semena-mena.

Pun disebut akan merusak upaya memenuhi tujuan kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan manusia. Sekaligus memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Piagam PBB.(RO/OL-5)