Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PERDANA Menteri Inggris, Boris Johnson, memicu kemarahan kalangan pro-Eropa dan anggota parlemen yang anti-Brexit tanpa kesepakatan karena memaksakan pembekuan parlemen selama beberapa pekan demi suksesnya Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Mereka menganggap tindakan Johnson sebagai kudeta dan deklarasi perang. Namun, Johnson beranggapan langkah itu sangat penting. Sementara itu, Ratu Elizabeth II menyetujui permintaan Johnson untuk mengakhiri sesi parlemen pada pekan kedua September. Parlemen akan kembali berfungsi pada 14 Oktober atau hanya dua pekan sebelum Brexit.
Ribuan orang juga melakukan protes di London, Manchester, Edinburgh, dan sejumlah kota lain untuk mengecam keputusan Johnson.
Politikus terkenal Philip Hammond juga berkomitmen untuk terus berjuang melawan Brexit tanpa kesepakatan. "Keputusan itu akan memicu kemarahan konstitusional. Apabila parlemen dihalangi saat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas krisis nasional," kata Hammond.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, cenderung mendukung kebijakan Johnson. Dia memuji pemimpin Inggris sebagai sosok yang hebat. Menurutnya, kalangan oposisi akan kesulitan menggulingkan Johnson dalam pemungutan suara mosi tidak percaya.
Pernyataan Trump direspons pemimpin Partai Buruh. "Seorang PM Inggris yang patuh akan menyerahkan layanan publik dan perlindungan kepada investor AS dalam kesepakatan perdagangan bebas," bunyi cicitan pemimpin Buruh, Jeremy Corbyn, melalui akun Twitter-nya.
Dalam referendum 2016 yang bergejolak terkait dengan keanggotaan Inggris di Uni Eropa, 52% warga Inggris memilih meninggalkan blok tersebut. Johnson menegaskan Inggris harus meninggalkan Uni Eropa selambatnya 31 Oktober sebab pelaksanaan Brexit sudah tertunda dua kali.
Parlemen diketahui menolak perjanjian backstop antara Uni Eropa dan pemerintahan pendahulu Johnson, Theresa May, sebanyak tiga kali. Johnson juga ingin Uni Eropa membatalkan kesepakatan 'backstop' yang terkait dengan pengawasan perbatasan Inggris. (AFP/Tes/X-11)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved