Hubungan Korsel - Jepang Memanas

KOREA Selatan menyatakan pihaknya akan berbagi data intelijen militer dengan Jepang, melalui perantara Amerika Serikat (AS). Setelah Seoul mengakhiri perjanjian pertukaran data intelijen dengan Jepang.

Keputusan otoritas Korea Selatan mengakhiri Keamanan Umum Perjanjian Informasi Militer (GSOMIA) menjadi pukulan terbaru dalam ketegangan hubungan Seoul-Tokyo yang menurun beberapa tahun terakhir.

Konflik perdagangan dan diplomatik yang semakin intensif dipicu serangkaian putusan pengadilan Korea Selatan terhadap sejumlah perusaahaan Jepang. Mereka diwajibkan membayar kerugian yang dialami korban kerja paksa selama Perang Dunia II.

Di bawah ketentuan GSOMIA yang ditandatangani pada 2016, kedua negara bertukar rahasia militer secara langsung, terutama mengenai kapasitas nuklir dan rudal Korea Utara. "Sekarang Korea Selatan secara aktif menggunakan saluran berbagi informasi trilateral dengan AS sebagai perantara. Itu menjadi pengganti perjanjian itu," ujar Kim Hyun-chong, pejabat keamanan nasional Istana Kepresidenan Korea Selatan.

"Selain itu, pemerintah Korea Selatan akan meningkatkan kemampuan pertahanan, termasuk dengan meningkatkan anggaran pertahanan dan akuisisi aset strategis, seperti satelit militer agar dapat memantau Korea Utara dengan lebih baik," imbuhnya.

Pernyataan terbaru Korea Selatan muncul setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyampaikan kekecewaan. Dalam hal ini, terkait langkah Korea Selatan yang mengakhiri perjanjian dengan Jepang.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengatakan bahwa Jepang masih mengharapkan Korea Selatan untuk menepati janjinya pada masalah kontroversial tentang kerja paksa pada masa perang dan untuk membangun kembali kepercayaan.

Komentar disampaikan Abe menyusul pengumuman Korea Selatan, Kamis (22/8) bahwa Korsel mengakhiri perjanjian berbagi intelijen dengan Jepang terkait perselisihan soal kompensasi bagi para Korea Selatan yang dipaksa menjadi tenaga kerja pada masa perang selama pendudukan Jepang di Korea.

Hubungan antara kedua negara bertetangga di Asia Timur itu mulai memburuk pada akhir tahun lalu setelah Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk memberi ganti rugi bagi sebagian dari pekerja paksa pada masa perang. (AFP/Tes/I-1)