Indonesia Protes Penghargaan Tokoh Papua Merdeka Benny Wenda

PEMERINTAH Indonesia memprotes Dewan Kota Oxford yang memberikan penghargaan kepada pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Kendati demikian, hubungan bilateral Indonesia-Inggris masih dalam situasi kondusif.

"Kita sudah sampaikan protes terhadap penghargaan dari Dewan Kota Oxford. Tetapi, pemerintah Inggris menegaskan bahwa tidak ada garis komando langsung dengan kebijakan pemerintah kota. Penegasan itu yang kita garis bawahi," jelas Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, saat dihubungi, Rabu (17/7).

Pemerintah Inggris, lanjut dia, menekankan dewan kota memiliki independensi dalam sistem pemerintahan Inggris. Pemberian penghargaan dari Dewan Kota Oxford tidak menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah kerajaan. Dalam pernyataan resmi yang diterima, kata Teuku, pemerintah Inggris menegaskan dukungan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menyoroti hubungan bilateral Indonesia-Inggris, Teuku menyebut situasinya masih kondusif.

"Ya (hubungan bilateral) masih aman. Tidak dapat dipungkiri ada rasa kecewa. Bagaimanapun sebagai negara sahabat, kita harus menjaga hubungan baik. Sebenarnya rilis yang dikeluarkan pemerintah Inggris menunjukkan respons yang jelas. Kami berharap masyarakat jangan sampai terkecoh. Apalagi menilai penghargaan itu sebagai dukungan pemerintah Inggris terhadap OPM (Organisasi Papua Merdeka)," pungkasnya.

Dalam rilis yang diunggah dalam situs resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran menggarisbawahi posisi Pemerintah Inggris terhadap Papua tidak berubah. "Kami mendukung integritas wilayah Indonesia, dan menganggap Papua sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia," bunyi pernyataan tersebut.

Kehadiran Benny Wenda di Inggris tidak mencerminkan dukungan pemerintah Inggris terhadap kedaulatan Papua. Penghargaan Dewan Kota Oxford pun tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah Inggris. Secara politik, dewan lokal memiliki kebijakan independen.

Lebih lanjut, pemerintah Inggris terus mendukung upaya otoritas berwenang dan masyarakat sipil untuk mengatasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Termasuk, memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan memastikan manfaat yang diperoleh masyarakat Papua dari pembangunan berkelanjutan. Pejabat Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengunjungi Papua secara teratur, dan bertemu dengan berbagai otoritas, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok kepentingan. (A-2)