Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA berkomitmen untuk terus melanjutkan peran aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), baik di tingkat nasional maupun global, yang dirangkum melalui sebuah tagline Indonesia, a True Partner for Democracy, Development and Social Justice.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Cecep Herawan, yang mewakili Menteri Luar Negeri RI, saat membuka kegiatan pameran foto. Kegiatan di Jembatan Pasarelle, Sekretariat PBB di Jenewa, Swiss, dalam rangka penggalangan dukungan pada pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.
Cecep menekankan tema yang terangkum dalam tagline, mencerminkan visi dan komitmen Indonesia di tingkat nasional maupun global, untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam deliberasi HAM. Berikut memajukan kerja sama internasional untuk memastikan upaya mekanisme HAM PBB berkontribusi terhadap stabilitas global, hubungan damai dan persahabatan antarbangsa.
"Peningkatan kondisi untuk perdamai-an, keamanan dan pembangunan sosial ekonomi, juga menjadi perhatian," ujar Cecep melalui keterangan resmi, kemarin.
Pada saat yang sama, Dubes Hasan Kleib, Watapri Jenewa, menyampaikan venue pameran foto di Jembatan Paserelle merupakan simbol bahwa Indonesia siap menjembatani segala upaya. Khususnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM pada kerangka nasional, regional, dan multilateral.
Dipercayanya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM tidak hanya memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dan menentukan arah pembahasan suatu isu, namun juga secara langsung memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk memagari kedaulatan NKRI.
Kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia merupakan pengakuan terhadap kredibilitas Indonesia, dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di berbagai tingkatan.
Melalui pameran foto ini, Indonesia diharapkan dapat berbagi pengalaman dan capaian-capaian yang telah dilalui dalam upaya penegakan HAM di Indonesia selama ini.
Terdapat lima negara kandidat untuk menduduki empat kursi keanggotaan di Dewan HAM PBB Periode 2020-2022, yaitu Indonesia, Republik Korea, Irak, Jepang, dan Kepulauan Marshall untuk Grup Asia Pasifik.
Pemilihannya berlangsung melalui proses pemungutan suara pada Oktober 2019 di Sekretariat PBB di New York. (Tes/I-1)
Kemenlu RI tegaskan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza dan pembahasan Board of Peace (BoP) ditangguhkan. Simak alasan terkait eskalasi Timur Tengah.
Kemenlu RI konfirmasi 2 penerbangan Emirates dari Jakarta & Denpasar dialihkan akibat insiden drone di UEA. Simak kondisi terkini WNI di Dubai di sini.
Kemenlu RI tegaskan komitmen multilateralisme di seminar PBB ke-80. Indonesia dukung UN 80 Initiative untuk sistem PBB yang lebih efektif, inklusif, dan relevan.
Kemenlu RI pastikan keselamatan WNI di Iran usai serangan udara AS & Israel pada 28 Februari 2026. Simak hotline darurat KBRI Tehran dan situasi terkini di sana.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) nantinya sepenuhnya berada di bawah kendali nasional.
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
K PBB cabut sanksi terhadap eks kelompok HTS. Langkah ini memperkuat legitimasi transisi politik Presiden Ahmed al-Sharaa pascajatuhnya rezim Assad di Suriah.
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved