Kerusuhan di Hong Kong Dikecam

PEMERINTAH Tiongkok menggambarkan protes warga Hong Kong terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi Hong Kong sebagai satu bentuk kerusuhan. Tiongkok pun mendukung aksi otoritas Hong Kong dalam menghentikan protes tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan aksi protes merupakan tindakan yang merusak stabilitas Hong Kong. "Apa yang terjadi di kawasan Admiralty bukan sebuah demonstrasi damai, melainkan sebuah kerusuhan yang diorganisasi sebuah kelompok," ujar Geng Shuang, kemarin.

"Kami mendukung langkah yang diambil pemerintah Hong Kong, dengan keadaan yang disesuaikan ketentuan hukum," lanjut Geng Shuang.

Komisaris Kepolisian Hong Kong, Stephen Lo He, menyebut pertemuan damai pada Rabu (12/6) sudah berubah menjadi kerusuhan. Demonstran dinilai bertindak dengan kasar secara terorganisasi.

Selain menangkap 11 tersangka, polisi menembakkan sekitar 150 tabung gas air mata dan semprotan merica. Petugas juga menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa. Adapun 22 petugas mengalami luka dalam bentrokan.

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengutuk terjadinya tindak kekerasan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Kendati mengakui ada kontroversi akibat rancangan kebijakan, tetapi Lam menolak untuk menunda RUU ekstradisi.

Ratusan ribu warga Hong Kong sebelumnya berkumpul di jalanan untuk melancarkan aksi protes. Mereka menentang rencana kebijakan yang membuat warga Hong Kong rentan menjadi korban sistem peradilan Tiongkok.

Demonstrasi yang begitu besar itu menyebabkan lalu lintas terhenti, begitu juga aktivitas di pusat kota.

Beberapa video yang beredar luas memperlihatkan petugas kepolisian memukul pengunjuk rasa yang dinilai memicu kerusuhan. Sedikitnya 79 orang terluka, dengan dua orang dinyatakan kritis. Peristiwa itu merupakan kerusuhan politik terburuk sejak Hong Kong dikembalikan dari kekuasaan Inggris ke Tiongkok pada 1997.

Pihak kepolisian berkeras tindakan supresif diperlukan untuk menangkis lemparan dari arah demonstran. Namun, kalangan pengamat menilai petugas melakukan kekerasan.

Asosiasi Pengacara Hong Kong misalnya, berpendapat kepolisian disinyalir telah melampaui kekuatan hukum. Sementara itu, para pemimpin demonstran mengumumkan rencana unjuk rasa yang lebih besar pada Minggu (16/6).

Kantor ditutup

Terkait dengan unjuk rasa, otoritas Hong Kong menyatakan menutup sejumlah kantor pemerintah di kawasan pusat bisnis Hong Kong sampai akhir pekan.

Sebagian besar jalan di sekitar pusat bisnis kemarin mulai dibuka, tetapi pusat perbelanjaan Pacific Place yang berdekatan dengan gedung dewan legislatif memilih tidak beroperasi.

Di lain sisi, perbankan yang berbasis di Central, jantung finansial kota, menekankan operasional berjalan normal. Namun, manajemen memberikan opsi bagi karyawan untuk bekerja dari rumah.

Demonstran kini masih bertahan di sekitar gedung dewan legislatif. "Saya akan terus melakukan aksi mogok sampai RUU dihapuskan," tegas Ken Lam, seorang pengunjuk rasa berusia 20 tahun yang bekerja di sektor industri makanan dan minuman. (AFP/X-11)