Antisipasi Protes, Otoritas Hong Kong Tutup Kantor Pemerintahan

OTORITAS Hong Kong menutup sejumlah kantor pemerintah di kawasan pusat bisnis sampai akhir pekan. Langkah itu menyusul protes yang diwarnai kerusuhan terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang memungkinkan warga Hong Kong dikirim ke Tiongkok daratan untuk diadili.

Pada Kamis (13/6) pagi, hanya segelintir pengunjuk rasa yang masih berkeliaran di tengah aktivitas pembersihan di sekitar gedung Dewan Legislatif Hong Kong.

Sebelumnya, polisi menembakkan peluru karet, gas air mata, dan semprotan merica dalam kerusuhan pada Rabu (12/6). Ribuan demonstran mengepung gedung dewan legislati dan sejumlah ruas jalan utama.

Peristiwa tersebut merupakan kekerasan terburuk di Hong Kong sejak Inggris mengembalikan wilayah ke kekuasaan Tiongkok pada 1997.

Baca juga: Protes atas RUU Ekstradisi Meluas di Hong Kong

Pejabat Rumah Sakit Hong Kong mengungkapkan sekitar 72 masuk ke ruang perawatan pascademonstrasi. Organisator menyatakan jumlah partisipan dalam unjuk rasa mencapai lebih dari 1 juta orang.

Sampai malam hari, ribuan demonstran masih bertahan di sekitar gedung dewan legislatif, sedangkan ribuan lainnya mendekati kawasan bisnis Central, yang meliputi menara sejumlah firma dan jaringan hotel terbesar di Asia, termasuk HSBC dan AIA.

"Saya akan terus melakukan aksi mogok sampai RUU dihapuskan. Sebenarnya, saya kurang tahu apa rencana demonstran hari ini, karena lebih mengikuti arus. Tapi, saya pikir jumlahnya mungkin lebih sedikit dari kemarin," tutur Ken Lam, seorang pengunjuk rasa berusia 20 tahun, yang bekerja di sektor industri makanan dan minuman.

Sebagian besar jalan di sekitar pusat bisnis mulai dibuka pada Kamis (13/6) ini, namun Mal Pacific Place dekat gedung dewan legislatif memilih tutup.

Di lain sisi, perbankan yang berbasis di Central, jantung finansial kota, menekankan operasional berjalan normal. Namun, manajemen memberikan opsi bagi karyawan untuk bekerja dari rumah.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengutuk tindak kekerasan dalam aksi unjuk rasa pada Rabu (12/6) malam.

Dia pun mendesak pemulihan ketertiban dengan cepat. Kendati mengakui kontroversi akibat rancangan kebijakan, namun Lam menolak untuk menunda atau menarik RUU ekstradisi.

Menurutnya, aturan tersebut mampu menutup celah Hong Kong sebagai surga perlindungan bagi terpidana. Dia kembali menegaskan pengadilan akan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), dalam pemeriksaan setiap kasus ekstradisi ke Tiongkok daratan. (Channelnewsasia/OL-2)