Headline

AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.

Fokus

Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Filipina Tolak Panggilan PBB Terkait Pelanggaran HAM

Marcheilla Ariesta
09/6/2019 04:30
Filipina Tolak Panggilan PBB Terkait Pelanggaran HAM
Presiden Filipina Rodrigo Duterte(Kazuhiro NOGI / POOL / AFP)

FILIPINA menolak panggilan penyelidikan independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Manila menggambarkan panggilan tersebut sebagai campur tangan dalam urusan negara di Asia.
 
Pakar hak asasi manusia meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat kemarin. Permintaan ini untuk melihat jumlah kematian tidak sah dan pembunuhan polisi dalam konteks 'perang melawan narkoba'.
 
"Kita juga ingin menyelidiki pembunuhan para pembela hak asasi manusia," tutur Dewan HAM PBB, dilansir dari Channel News Asia, Sabtu, 8 Juni 2019.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah diawasi sejak perintahnya untuk melakukan penumpasan narkoba. Terlebih polisi telah membunuh lebih dari 5.300 tersangka pengedar dan pengguna narkoba sejak dia menjabat sebagai presiden.
 
Kelompok-kelompok HAM mengatakan jumlah yang tewas sebenarnya lebih dari tiga kali jumlah yang disampaikan pemerintah.
 
“Pemerintah Filipina telah mengindikasikan tidak akan meningkatkan upaya mereka memenuhi kewajiban untuk menggelar investigasi penuh yang selayaknya untuk mengungkap kasus-kasus ini,” kata para ahli dalam pernyataan bersama di Jenewa.
 
Para ahli mendesak Dewan HAM PBB, yang beranggotakan 47 negara, untuk melakukan investigasi independen atas merosotnya standar HAM di Filipina.
 
Salah satu pejabat pelaksana perang melawan narkoba di Filipina, Ronald dela Rosa, menantang jaksa untuk menangkapnya atas tewasnya ribuan orang. Dia baru-baru ini terpilih sebagai anggota Senat sehingga memiliki kekebalan hukum.
 
Menurut Dela Rosa, ada sekitar 5000 tersangka bandar dan pengedar narkoba yang tewas ditembak polisi dalam penggerebekan narkoba karena melawan petugas.
 
Menurut Richard Heydarian, seorang pengamat politik di Manila, seruan para pakar HAM ini muncul setelah Duterte dan sekutunya memenangkan pemilu sela di Filipina. Menurut ini, ini merupakan sinyal peringatan dari lembaga internasional kepada Duterte meskipun posisinya menguat secara domestik.(medcom/OL-9)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik