PM Papua Nugini Resmi Mengundurkan Diri

PERDANA  Menteri Papua Nugini secara resmi mengundurkan diri pada Rabu. Keputusannya diambil untuk meredakan krisis politik selama berbulan-bulan.
 
Di balik mundurnya Peter O’Neill muncul ketidakpastian kesepakatan gas dengan Prancis. Kesepakatan itu bernilai multi-miliar dolar dan didukung Amerika Serikat.
Menghadapi mosi tidak percaya, Peter O'Neill mengatakan kepada parlemen bahwa dia telah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada gubernur jenderal negara itu.
 
O'Neill telah memimpin negara yang keras dan beragam etnis selama delapan tahun, tetapi telah dikritik karena korupsi endemik dan keterbelakangan kronis. Politisi-politisi regional yang kuat telah menghalangi kesepakatannya yang baru-baru ini USD13 miliar dengan Total dan ExxonMobil. Kesepakatan itu untuk mengekstraksi gas alam cair ke luar negeri.
 
Menteri Keuangan James Marape adalah pejabat kabinet senior pertama yang mengundurkan diri sebagai protes, mengatakan uang itu tidak akan masuk ke Papua Nugini, perusahaan lokal atau daerah. Kesepakatan serupa dalam dekade terakhir telah gagal membawa kekayaan ke negara di mana sekitar 70 persen orang tidak memiliki akses ke listrik yang memadai.
 
O'Neill sebelumnya telah berjanji untuk mengundurkan diri, tetapi gagal melakukannya dan mengambil jalan ke pengadilan dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan.
 
Itu memicu adegan kemarahan di parlemen Selasa, termasuk konfrontasi fisik antara pendukung dan penentang O'Niell yang berusaha menggulingkannya dan pembicara parlemen. Tetapi pada hari ini O'Neill telah membuat keputusan.
 
"Saya ingin memberi tahu kepada parlemen bahwa pada pukul 9:45 pagi ini saya mengirimkan kepada Gubernur Jenderal Papua Nugini surat pengunduran diri saya sehingga kami dapat menangani masalah ini sekali dan untuk semua,” pernyataan Peter O’Neill, seperti dikutip AFP, Rabu, 29 Mei 2019.
 
Baca juga: PM Papua Nugini Dituduh Memiliki Kewarganegaraan Australia.
 
Dalam pidato perpisahan, O'Neill menyuarakan prestasi saat memimpin Papua Nugini, termasuk menjadi tuan rumah KTT APEC 2018, sebuah upaya besar bagi negara berkembang dengan kapasitas pemerintah pusat yang terbatas.
 
"Kami selalu dikenal karena alasan yang salah," kata O'Neill.
 
Pemungutan suara parlemen tentang perdana menteri baru diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang.
 
Para ahli mengatakan bahwa kepergiannya dapat mengakhiri proyek infrastruktur berbiaya besar yang diyakini banyak orang hanya menguntungkan Port Moresby dan segelintir elite negara.
 
“Mundurnya O'Neill memiliki potensi perubahan besar dalam arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah PNG," kata Jonathan Ritchie dari Universitas Deakin Melbourne.
 
"Tetapi kecurigaan paling tidak dikhawatirkan dapat berujung pada penataan kembali kursi parlemen,” pungkas Ritchie.(medcom/OL-09)