PM Papua Nugini Umumkan Mundur

PERDANA Menteri (PM) Papua Nugini, Peter O’Neill, mengundurkan diri pada Minggu (26/5) . Keputusan itu menyusul serangkaian pembelot an politik tingkat tinggi yang mengancam kepemimpinannya.

Setelah berkuasa sejak 2011, O’Neill menyerahkan kendali kepada Julius Chan, yang pernah menjabat sebagai PM Papua Nugini.

“Ini sangat penting bahwa kita harus menjaga stabilitas dalam kapasitas tertentu. Kami telah mendengar seruan itu dan menyetujui perubahan pemerintahan,” kata O’Neill kepada sejumah wartawan, sebagaimana disiarkan EMTV.

Lebih lanjut, Chan menuturkan transisi tersebut bertujuan memastikan stabilitas di negara Pasifi k. “Saya ingin berterima kasih kepada PM O’Neill atas semua yang telah dilakukannya untuk negara ini hingga mencapai masa sekarang,” ucap Chan.

“Rakyat Papua Nugini, kita semua memiliki ingatan yang sangat singkat. Besok kamu mungkin akan melihat ke belakang dan melihat semua hal yang telah dia (O’Neill) lakukan. Akan tetapi, kita harus melanjutkan kehidupan,” imbuh Chan.
 
Seorang anggota parlemen oposisi dan salah satu pengkritik O’Neill, Bryan Kramer mengatakan, ia menganggap pengumuman itu sebagai sebuah taktik dari perdana menteri. O’Neill dianggap mencoba dan memenangi kembali para anggota parlemen yang membelot dari kubu pemerin tah, serta bahwa dia tidak akan melakukan pengunduran diri sampai pada proses yang sesuai.

“Dia mengumumkan telah mengundurkan diri, tetapi kami belum melihat surat pengunduran diri,” kata Kramer, dilansir dari Guardian, Minggu (26/5).

Dia mengatakan, pengunduran diri tidak berlaku secara hukum sampai surat telah di sampaikan kepada jaksa agung, diterima jaksa a gung. Lawan O’Neill ini mengatakan, Jumat (24/5), mereka telah mengumpulkan cukup dukungan di parlemen untuk menggulingkannya atas berbagai keluhan, termasuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan O’Neill.

Ketidakstabilan politik merupakan sesuatu yang bergejolak di negara Pasifik Selatan yang kaya sumber daya, tetapi dilanda kemiskinan.  O’Neill telah mengetahui bahwa kepemimpinannya akan jatuh.

Di bawah tekanan

O’Neill berhasil bertahan da ri mosi tidak percaya awal bulan ini. Namun, dia berada di bawah tekanan, setelah penandatanganan kesepakatan bernilai puluhan miliar dolar terkait dengan proyek gas alam cair (LNG). Kerja sama itu melibatkan perusahaan migas asal Prancis dan Amerika Serikat, yakni Total dan Exxon Mobil.

Politikus oposisi mengatakan, pihaknya akan mendorong penyelidikan di Australia dan Swiss menyoal pinjaman 830,76 juta dolar AS yang diatur kelompok keuangan Union Bank of Switzerland (UBS) jika ada perubahan pemerintah.

Sebuah laporan oleh Komisi Ombudsman PNG ke dalam kesepakatan 2014 yang memungkinkan negara Pasifik Selatan meminjam dari UBS untuk membeli 10% saham di perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Australia, Oil Search dijadwalkan akan diajukan ke parlemen PNG minggu depan.

Penelusuran minyak pada gilirannya menggunakan uang itu untuk membeli ladang gas Elk Antelope yang tengah dikembangkan Total Prancis. PNG diperkirakan rugi 1 miliar kina atau  US$287 juta karena kesepakatan itu, setelah dipaksa untuk menjual saham ketika harga jatuh pada 2017. (AFP/Guardian/I-1)