Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KONFLIK berkepanjangan di Timur Tengah berdampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan maupun di ranah global. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dapat menghasilkan kemajuan nyata dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina.
Demikian pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat memimpin briefing DK PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Briefing dipimpin Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB periode Mei 2019. Pertemuan itu dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Tujuannya mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman.
Sejak pertemuan yang sama pada Januari lalu, Retno menekankan situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina tidak membaik, tetapi terus memburuk. Terjadinya kekerasan baru pada awal Mei, penutupan sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan berkembangnya permukiman ilegal di tanah Palestina semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.
Dalam konteks ini, Retno menggarisbawahi tiga hal penting untuk diperhatikan. Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina.
"Kedua, perlunya diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting. Kami menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung," papar Retno dalam keterangan resmi yang diterima, kemarin.
Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.
"Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain solusi dua negara," tegas Retno.
Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan sejumlah situasi keamanan di Timur Tengah yang memengaruhi situasi keamanan global. (Tes/X-11)
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya dr. Marwan Al Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dan satu pendamping dari Iran telah tiba di Tanah Air.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan lebih dari 70 warga negara Indonesia (WNI) dari 97 WNI yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Indonesia hingga Jumat (27/6).
Kemenlu RI mendesak Kepolisian Kamboja melakukan penyelidikan menyeluruh atas kematian seorang WNI asal Asahan, Sumut, yang ditemukan meninggal dunia di wilayah Chrey Thum.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan sebanyak 68 dari total 97 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah dievakuasi dari Iran masih menunggu jadwal pemulangan ke Tanah Air.
Iravani menekankan bahwa konflik terbaru dengan Israel bukan masalah regional dan bukan sekadar serangan terhadap satu negara.
“AS coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza.”
DUTA Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan konflik di Jalur Gaza akan tetap menjadi prioritas utama selama presidensi negaranya di Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menyesalkan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza diveto oleh AS.
AMERIKA Serikat memveto resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza.
Utusan Palestina untuk PBB Majed Bamya menegaskan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi resolusi yang bertujuan mengakhiri genosida yang dilakukan Israel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved