Menlu RI Pimpin Pertemuan DK PBB Terkait Timur Tengah

KONFLIK berkepanjangan di Timur Tengah berdampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan juga di ranah global. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus dapat menghasilkan kemajuan nyata dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi saat memimpin briefing Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).

Briefing dipimpin Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB periode Mei 2019. Pertemuan itu dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah dan Yaman.

Melalui video conference, perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan Koordinator Khusus United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO) Nickolay Mladenov dan Commissioner-General United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) Pierre Krähenbühl. Dalam pertemuan, situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia.

Baca juga: Cegah Permukiman Ilegal Israel, MUI Apreasiasi DK PBB

Sejak pertemuan yang sama pada Januari lalu, Retno menekankan situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina, tidak membaik dan terus memburuk. Terjadinya kekerasan baru pada awal Mei, penutupan sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron dan berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Dalam konteks ini, Retno menggarisbawahi tiga hal penting untuk diperhatikan. Pertama, pentingnya memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina. Menlu RI menyampaikan laporan komisi independen awal tahun ini menyoroti banyaknya pelanggaran HAM oleh negara penduduk, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kesehatan di Palestina. Untuk itu, perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina sangat penting.

"Kedua, perlu diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting. Kami menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung," papar Retno dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (23/5).

Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.

“Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain solusi dua negara," tegas Retno.

Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah yang memengaruhi situasi keamanan global. Penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan adanya kemajuan nyata.

Dipimpinnya pertemuan tersebut oleh Menlu RI, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, terutama isu perdamaian di Palestina. Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, perjuangan rakyat Palestina secara konsisten terus disuarakan Indonesia.(OL-5)