Meksiko Lindungi Tokoh Oposisi Venezuela

PEMERINTAH Meksiko menyatakan kedutaan besarnya di Venezuela siap melindungi anggota parlemen oposisi. Salah satunya ialah Franco Manuel Casella. Namun, Meksiko berupaya untuk tidak campur tangan dalam krisis berkepanjangan Venezuela.

"Sejalan dengan misi diplomatiknya, pemerintah Meksiko menerima Wakil Majelis Nasional, Franco Manuel Casella, di kantor kedutaan di Caracas untuk melindungi dan menjamin keselamatannya," bunyi keterangan Kementerian Luar Negeri Meksiko.

Kementerian itu menegaskan komitmen pemerintah Meksiko untuk menghormati, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia semua orang, terlepas dari adanya kedekatan politik.

Pemerintah Meksiko juga menekankan kembali posisi non-intervensi dalam konflik Venezuela, sebagaimana dipertahankan Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador.

"Pemerintah Meksiko mempertahankan posisi nonintervensi, keterbukaan untuk berdialog, dan komitmen tegas kami untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi damai," lanjut pernyataan tersebut.

Tidak seperti negara-negara Amerika Latin besar lainnya, seperti Argentina, Brasil, dan Kolombia, yang mengakui Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela. Meksiko masih mengakui terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Pekan lalu, pemerintah Meksiko juga menyatakan keprihatian terkait penangkapan Wakil Majelis Nasional Venezuela, Edgar Zambrano. Dia terlibat dalam aksi pemberontakan militer terhadap Maduro yang berujung pada kegagalan.

Sementara itu, pemimpin oposisi Juan Guaido menuduh pemerintah Maduro berusaha membungkam kongres karena pasukan keamanan telah mencegah kehadiran anggota parlemen dari kubu oposisi di gedung parlemen.

"Aparat keamanan, dengan alasan ada bahan peledak di dalam gedung, telah menguasai parlemen. Kami sekarang dikelilingi oleh agen intelijen," kata seorang anggota parlemen, Manuela Bolivar.

Guaido menuduh Maduro berusaha membubarkan parlemen. "Mereka berusaha menyandera anggota parlemen. Sementara Maduro masih bercokol di istana yang dikuasainya secara tidak sah," tulis Guaido di Twitter.

Di sisi lain, Amnesty Internasional menyebut pemerintah Maduro telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam tindakannya membubarkan unjuk rasa antipemerintah. Kelompok itu mendesak Pengadilan Kejahatan Internasional menyelidiki kasus tersebut. (AFP/Tes/X-11)