Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pemimpin Uni Eropa diperkirakan akan menyetujui penundaan pelaksanaan British Exit (Brexit) atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa dalam pertemuan puncak yang dihadiri Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May. Pertemuan puncak sebelumnya masih diwarnai perceraian Inggris dari Uni Eropa (Brexit) tanpa kesepakatan.
May ingin mendorong penundaan Brexit dari 12 April ke 30 Juni. Tujuannya ialah mengatur kepergian Inggris dengan damai. Akan tetapi, para pemimpin Uni Eropa khawatir jangka waktu itu tidak akan cukup. Mereka menilai penundaan sebaiknya berlangsung hingga satu tahun.
"Ada saatnya Anda perlu membutuhkan banyak waktu," bunyi cuitan Presiden Dewan Uni Eropa, Donald Tusk, setelah mengeluarkan undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat Eropa di Brussel.
Sebagai tuan rumah, Tusk memaparkan bukti beberapa bulan terakhir kepada para pemimpin Uni Eropa. Hal itu meyakinkan bahwa anggota parlemen Inggris akan meratifikasi perjanjian penarikan Brexit sebelum kepergian Inggris pada 30 Juni, sebagaimana usulan May.
"Pada kenyataannya, memberikan perpanjangan waktu akan meningkatkan serangkaian risiko. Pertemuan darurat bisa menciptakan batas waktu yang baru," tukasnya, yang mencerminkan kekhawatiran para pemimpin Uni Eropa. "Satu kemungkinan yang akan terjadi ialah fleksibiltas perpanjangan batas waktu. Setidaknya berlangsung selama diperlukan dan tidak lebih dari satu tahun," imbuhnya.
Gagasan senada
Saran Tusk memang tidak mengikat para pemimpin Uni Eropa yang hadir dalam pertemuan puncak. Namun, gagasannya senada dengan para diplomat ketika May melakukan kunjungan ke sejumlah ibu kota utama Uni Eropa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun AFP, sebuah rancangan kesimpulan KTT sudah beredar di antara para diplomat Uni Eropa. Sayangnya, usulan batas waktu Brexit masih kosong lantaran menunggu pembahasan rampung. Prancis mengkhawatirkan penundaan terlalu lama karena berpotensi menimbulkan gangguan.
Di lain sisi, negara-negara tetangga, yang dekat dengan Inggris, merisaukan kepemimpinan May yang akan kehabisan waktu sehingga terjadi Brexit tanpa kesepakatan. Keputusan itu jelas lebih berbahaya untuk jangka panjang.
Selasa (9/4), May telah bertolak ke Berlin untuk menemui Kanselir Jerman, Angel Merkel. Sebelumnya, dalam pengarahan kepada anggota parlemen Jerman yang konservatif, Merkel menekankan opsi batas waktu Brexit pada awal 2020 merupakan hal krusial yang dibahas dalam KTT Uni Eropa.
May kemudian melanjutkan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. "Kami tidak pernah tertutup pada gagasan untuk mencari solusi alternatif, khususnya terkait Brexit tanpa kesepakatan dalam batas-batas tertentu," ujar ajudan Macron yang enggan disebutkan identitasnya.
Sementara itu, pembicaraan di Brussel akan fokus membahas durasi penundaan batas waktu. Sumber pemerintah Prancis menuturkan perpanjangan batas waktu selama 12 bulan dinilai terlalu lama. Pengaturan untuk membatasi pengaruh Inggris dalam wilayah Uni Eropa pun menjadi sorotan.
"Inggris akan menjalani masa transisi sebagai anggota perantara, yang ikut hadir dan menerapkan aturan, tetapi tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan." (I-2)
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah terhadap masa depan anak-anak Indonesia dalam UK-Indonesia Education Roundtable di London.
PEMERINTAH Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama investasi di sektor maritim melalui pembangunan ribuan kapal nelayan dan pengembangan kampung nelayan.
Proyek percontohan pertama untuk memobilisasi sumber pembiayaan baru ke dalam sistem taman nasional, dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung, Sumatra
Presiden Prabowo Subianto berhasil mengamankan komitmen investasi dari Inggris senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar Rp90 triliun.
BANK sentral Iran tampaknya menggunakan sejumlah besar mata uang kripto yang didukung oleh politikus Inggris, Nigel Farage, yaitu stablecoin Tether.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved