Korea Selatan Batalkan Izin Pembangunan Gedung Kedutaan Jepang

OTORITAS Korea Selatan membatalkan izin pembangunan gedung kedutaan besar Jepang. Penundaan itu dilatarbelakangi ketegangan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang akibat perselisihan historis.

Kedua negara tetangga yang mengusung demokrasi, merupakan sekutu Amerika Serikat (AS). Belakangan ini, kedua negara dihadapkan sikap Tiongkok yang semakin tegas. Serta, ancaman jangka panjang program nuklir Korea Utara.

Baca juga: Istri Najib Kembali Didakwa Korupsi

Akan tetapi, hubungan kedua negara cenderung membeku selama bertahun-tahun. Catatan kelam sejarah masa lalu yang menunjukkan kekejaman Jepang pada 1910-1945 di Semenanjung Korea, sulit dilupakan. Begitu pula dengan kerja paksa dan perbudakan seks.

Sebuah patung "wanita penghibur" menggambarkan perempuan Korea yang dipaksa bekerja di rumah pelacuran, untuk melayani militer Jepang selama Perang Dunia II. Patung tersebut berdiri di seberang lahan kedutaan. Sejak 1992, para pegiat kampanye kerap menggelar unjuk rasa di tempat tersebut. Mereka menuntut permintaan maaf sepenuh hati dari Jepang, terhadap perbudakan seks pada masa perang. Aksi demonstrasi ke-1.382 berlangsung pada Rabu (10/4), dengan para aktivis mengelilingi patung tersebut.

Bangunan kedutaan terdahulu dihancurkan sekitar beberapa tahun lalu. Sejumlah staf terpaksa pindah ke gedung perkatoran yang dekat dengan area kedutaan. Lahan tersebut saat ini menjadi sepetak tanah kosong yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri.

Pada 2015, otoritas setempat mengeluarkan izin pembangunan gedung setinggi enam lantai. Ketika itu, Seoul dan Tokyo menandatangani kesepakatan kontroversial, guna menyelesaikan isu perbudakan seks pada masa perang. Namun, pembangunan yang semestinya dimulai satu tahun sejak izin diterima, tak kunjung berjalan.

Pemerintah Jepang memandang patung "wanita penghibur" bertentangan dengan kesepakatan bilateral pada 2015. Mengingat, Tokyo sudah menyampaikan permintaan maaf dan memberikan uang sebesar satu miliar yen.

Di lain sisi, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, berpendapat kesepakatan yang ditandatangani pendahulunya, Park Geun-hye, dilakukan tanpa berkonsultasi dengan para korban. Dia pun membubarkan sebuah yayasan yang berasal dari suntikan dana Jepang.

"Kami mengadakan pertemuan dengan pejabat Jepang pada Februari lalu. Mereka mengatakan akan menerima pencabutan izin. Dalam hal ini, mereka sadar tidak bisa memulai pekerjaan konstruksi, karena situasi di negara asal," ujar seorang pejabat pemerintah Korea Selatan.

Baca juga: Netanyahu Diproyeksikan Menang

Kepemimpinan Moon yang berhasil menjadi perantara AS dan Korea Utara, menggarisbawahi perjuangan melawan Jepang adalah jantung dari identitas nasional. Tahun ini menandai peringatan 100 tahun Gerakan Kemerdekaan pada 1 Maret, berikut dasar pemerintah sementara Korea.

Seperti diketahui, Korea Selatan kembali melanjutkan perayaan kedua korea. Pusat kota diramaikan dengan sejumlah poster pejuang kemerdekaan. (AFP/OL-6)