Junta Thailand Ajukan AS$10 Miliar untuk Anggaran Keamanan

JUNTA Thailand pada Kamis (7/6), mengajukan AS$10 miliar dalam anggaran pertahanan dan keamanan baru. Anggaran sebesar itu diajukan karena mungkin saat ini merupakan kesempatan terakhir bagi militer untuk mengalokasikan dana bagi angkatan bersenjata, sebelum pemilihan awal tahun depan.

Pengeluaran militer telah meningkat sejak mantan panglima militer Prayut Chan-o-cha merebut kekuasaan dari pemerintah sipil pada 2014. Apa yang dilakukan Prayut ini mengikuti pola para jenderal pendahulunya yang dengan murah hati meningkatkan anggaran bagi militer selama kudeta mereka berlangsung.

Angka-angka yang diusulkan ke Majelis Legislatif Nasional yang dipilih oleh junta pada tahun fiskal 2019, terdiri dari AS$7 miliar untuk pertahanan. Angka ini naik sebesar AS$1 miliar sejak militer merebut kekuasaan empat tahun lalu.

Selain itu, rezim menginginkan lebih dari AS$3 miliar untuk rencana keamanan dalam mengelola ancaman baru, mempertahankan perdamaian dan ketertiban internal, dan mencegah kejahatan transnasional dan serangan dunia maya, serta melindungi monarki Thailand.

Anggaran baru ini merupakan bagian dari strategi nasional 20 tahun yang ditetapkan tahun lalu yang mengikat secara hukum administrasi di masa depan.

Jenderal Prayut, yang sekarang adalah Perdana Menteri, telah disarankan untuk menggelar pemilihan pada Februari setelah banyak penundaan. Karena saat ini banyak warga Thailand yang bosan dengan kekuasaan junta.

Paul Chambers, seorang ahli politik Thailand di Universitas Naresuan, mengatakan anggaran terbaru mungkin juga digunakan untuk membantu membangun dan mengiklankan partai politik yang didukung militer untuk pemilihan mendatang. "Di masa lalu Thailand, militer menggunakan anggaran pertahanan untuk ini," katanya.

Prayut semakin sering bermain sebagai politisi daripada sebagai seorang anggota militer. Dia sering melakukan perjalanan untuk meningkatkan citra di sekitar Thailand dan luar negeri.

Dalam empat tahun berkuasa, ekonomi lamban dengan pertumbuhan yang bergantung pada pengeluaran domestik, ekspor, dan industri pariwisata yang berkembang pesat.

Peningkatan pembelanjaan yang diusulkan datang pada saat reputasi junta Thailand sebagai pemberantas korupsi sedang terpukul menyusul beberapa skandal oleh profile tinggi.

Kritik mengatakan junta telah buram dalam urusan keuangan dan gagal mengatasi korupsi yang merajalela. Padahal Prayut merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Yingluck Shinawatra yang juga bersumpah untuk melakukan hal yang sama.

Pichai Naripthaphan, Mantan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri dalam pemerintahan sipil sebelumnya mengatakan, pembelanjaan telah meningkat secara dramatis sejak 2006, ketika militer menggulingkan saudara Yingluck, Thaksin.

"Jika Thailand ingin mengembangkan negara, anggaran Departemen Pertahanan harus dipotong agar uang dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, yang lebih penting," katanya. (AFP/OL-5)