Malaysia Kaitkan Tiongkok dengan skandal 1MDB

Pemimpin Malaysia yang terguling dari kepemimpinannya, Najib Razak, membantah melakukan penyelewengan lebih dari AS$2,4 miliar pada kesepakatan pipa yang didukung Tiongkok. Bantahan ini disampaikan setelah pemerintah rezim baru mengatakan proyek itu sangat mencurigakan dan menghubungkannya dengan skandal keuangan besar-besaran.

Sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Malaysia menandatangani kesepakatan 9,4 miliar ringgit pada 2016 untuk sebuah perusahaan milik negara Tiongkok untuk membangun pipa gas dan saluran pipa minyak.

Najib Razak yang tersingkir setelah kalah dalam pemilihan bulan lalu adalah perdana menteri pada saat itu. Saat ini dia berjuang melawan tuduhan korupsi miliaran dolar yang berasal dari dana 1MDB.

Kesepakatan pipa adalah salah satu dari serangkaian proyek-proyek besar dengan dukungan Beijing, yang ditandatangani selama kepemimpinan Najib. Kesepakatan ini memicu kecurigaan bahwa Tiongkok membantu Najib yang terkait skandal itu.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan, pada Selasa (5/6), bahwa 8,25 miliar ringgit telah ditarik oleh perusahaan Tiongkok yang membangun saluran pipa.

"Jumlah ini hampir mencapai 88% dari nilai proyek. Namun hanya 13% pekerjaan ysng diselesaikan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Lim mengatakan dia telah menginstruksikan para pejabat untuk mengajukan laporan tentang transaksi yang sangat mencurigakan dengan pihak berwenang anti-korupsi dan mencatat bahwa perusahaan di balik kesepakatan itu memiliki hubungan dengan anak perusahaan 1MDB.

"Kami memiliki dokumen untuk dibuktikan. Dan itu semua bagian dari penipuan 1MDB," kata menteri itu sebagaimana dikutip di surat kabar The Star.

"Bank Ekspor-Impor milik negara Tiongkok menyediakan 85% dari pendanaan proyek tersebut dan sisanya harus dinaikkan dengan menerbitkan sukuk, atau obligasi syariah," kata Lim lagi.

Najib bersikeras dalam sebuah pernyataan Selasa malam tidak ada kesalahan dalam proyek itu. "Saya dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman untuk kesepakatan di Beijing pada 2017," kata Najib.

Najib telah ditanyai dua kali oleh penyelidik anti korupsi sejak kehilangan kekuasaan. Najib mengatakan dia yakin bahwa semua prosedur dan hukum yang diperlukan telah dipenuhi dalam kesepakatan itu.

Dia mengatakan perhatian besar harus diambil ketika membuat tuduhan-tuduhan publik bermotif politik seperti yang melibatkan perusahaan milik negara asing karena mungkin memiliki efek negatif pada hubungan luar negeri dan perdagangan internasional.

Kebencian publik atas tuduhan korupsi yang terkait dengan Najib dan kroni-kroninya merupakan faktor utama dalam kekalahannya yang mengejutkan bulan lalu dari aliansi yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad. (AFP/OL-5)