Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Trump akan Umumkan Sanksi untuk Tiongkok

Irene Harty
22/3/2018 10:46
Trump akan Umumkan Sanksi untuk Tiongkok
(AFP)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump siap mengumumkan sanksi terhadap Tiongkok pada Kamis (22/3) atas pencurian kekayaan intelektual AS yang berpotensi konfrontasi keduanya, menurut pejabat Gedung Putih.

Juru bicara Gedung Putih, Raj Shah, mengatakan Trump mengumumkan tindakan menyusul sebuah penyelidikan terhadap upaya-upaya yang diarahkan pemerintah Tiongkok untuk mendongkrak, menekan, dan mencuri teknologi dan kekayaan intelektual AS.

Beijing telah memperingatkan administrasi Trump dan menekankan untuk tidak bertindak secara emosional.

Pengumuman itu terjadi hanya beberapa minggu sejak pertemuan Trump di Gedung Putih serta pengumuman sanksi terhadap baja dan aluminium yang diproduksi di luar negeri.

Langkah itu mendorong pengunduran diri Penasihat Ekonomi ternama, Gary Cohn, aksi jual pasar saham global, sengketa hukum, dan ancaman tindakan pembalasan.

Pada Rabu (21/3), Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga memperingatkan bahwa prospek perang dagang menjadi ancaman yang semakin besar terhadap ekonomi terbesar di dunia.

Namun presiden yang impulsif tidak menunjukkan tanda-tanda mundur.

Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer baru-baru ini mengajukan paket terpisah yang diusulkan sebesar US$30 miliar dalam tarif impor Tiongkok di meja Trump.

Trump tampaknya telah setuju atas jumlah itu karena itu dia mencoba memenuhi janji-janji kampanye untuk menegakkan kecurangan oleh mitra dagang AS yang dianggapnya telah menghancurkan lapangan kerja AS.

Defisit perdagangan AS dengan Tiongkok mencapai rekor US$375 miliar tahun lalu tapi ekspor AS ke negara tersebut juga mencapai rekor.

AS telah lama menuding Tiongkok memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk menyerahkan informasi komersial dan kekayaan intelektual sebagai syarat beroperasi di Tiongkok.

Pejabat senior di kantor Lighthizer mengungkapkan pemerintahan Bill Clinton, George Bush, dan Barrack Obama telah berusaha selama beberapa dekade, membujuk Tiongkok agar menghormati ekonomi pasar dan liberalisasi perdagangan tapi semuanya gagal.

Administrasi Trump membuka penyelidikan Agustus lalu yang juga menghasilkan tuduhan Tiongkok telah meretas jaringan AS dan melakukan spionase industri untuk mencuri kekayaan intelektual AS.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping mengirim penasihat ekonomi, Liu He ke Washington bulan ini untuk membahas ketegangan perdagangan, namun pejabat AS mengatakan tidak ada alasan bagi Tiongkok untuk membuat usulan yang konstruktif.

"Sejak November, latar belakang sedemikian rupa sehingga para pejabat di Tiongkok memiliki alasan untuk mengetahui tentang kekhawatiran yang kami angkat ... Setidaknya, sampai hari ini pemerintah belum puas dengan jenis tanggapan yang kami dapatkan dari Tiongkok," kata pejabat senior di kantor Lighthizer tanpa menyebut nama.

Dia mengaku memiliki bukti yang sangat kuat Tiongkok menggunakan pembatasan kepemilikan asing dan presiden yang akan membuat keputusan terakhir untuk itu.

"Semua ini sangat memprihatinkan," tuturnya.

Trump mengklaim telah membangun hubungan yang secara umum baik dengan mitranya dari Tiongkok, Xi Jinping yang dia puji karena perannya dalam menekan Korea Utara atas program nuklirnya.

Namun, perselisihan perdagangan mengancam hubungan tersebut. (AFP/X-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gaudens
Berita Lainnya