Zimbabwe Tolak Klaim Kudeta Mugabe

PRESIDEN Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mengatakan negaranya telah maju dari klaim kudeta ilegal oleh mantan presiden Robert Mugabe.

"Kita harus menghapus aib yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri, kita tidak pantas mendapatkannya. Zimbabwe tidak pantas mendapatkannya," ungkap Mnangagwa pada pidato singkat, Jumat (16/3), yang juga diunduh di akun Twitter resminya.

Dia menambahkan bahwa Mugabe berhak mengekspresikan dirinya dengan bebas, seperti warga negara manapun.

"Bangsa ini telah bergerak maju. Fokus kami pada saat ini akan tetap mempersiapkan pemilihan yang bebas, adil dan dapat dipercaya pada tahun 2018," lanjutnya.

Mnangagwa menekankan pemerintah Zimbabwe terus menghormati semua kewajibannya terhadap kesejahteraan dan tunjangan mantan Presiden, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Zimbabwe.

Dia juga mengaku mencatat pernyataan publik pertama Mugabe sejak pengunduran dirinya pada November setelah militer mengambil alih dan ancaman perang tanpa kepercayaan diajukan di parlemen oleh partai ZANU-PF sendiri.

"Saya mengatakan itu adalah kudeta, beberapa orang menolak untuk menyebutnya sebagai kudeta," Mugabe, 94, kepada penyiar SABC Afrika Selatan.

Mugabe juga bersikeras tidak akan bekerja dengan Mnangagwa dan menyatakan kepresidenan Mnangagwa 'tidak sah' dan 'tidak konstitusional.

"Orang harus dipilih di pemerintahan dengan cara yang benar. Saya bersedia berdiskusi, bersedia membantu dalam proses itu, tapi saya harus diajak," katanya.

Gideon Chitanga, Analis di dewan pemangku kepentingan Politik Afrika Selatan Johannesburg, berpendapat intervensi Mugabe signifikan datang pada saat pemilihan.

Jajak pendapat presiden dijadwalkan pada akhir Agustus dan menjadi ujian besar pertama Mnangagwa.

Penampilan media Mugabe itu ternyata diselenggarakan oleh partai National Patriotic Front (NPF) baru yang berharap dapat menggeser pemerintahan Mnangagwa dalam pemilihan. (AFP/Ire/X-2)