Rezim Tiongkok Redam Kritik Anti-Xi

MESIN propaganda Tiongkok berjuang meredam kritik, guna mempertahankan langkah Partai Komunis China (PKC) untuk membatalkan batasan waktu bagi Presiden Xi Jinping saat kritik di media sosial yang kembali merebak dan menentang upaya penyensoran.

Negara ini telah mengejutkan banyak pengamat dengan mengajukan amandemen konstitusi untuk menghapus batas dua periode bagi para presiden, memberi Xi jalan yang jelas untuk mengatur ekonomi terbesar kedua di dunia untuk masa jabatan seumur hidup.

Capres Rakyat Nasional (NPC) yakin akan menyetujui langkah tersebut minggu depan, yang berarti pemimpin Xi—yang sudah menjadi orang paling berkuasa dalam beberapa dasawarsa--dapat bertahan sebagai presiden melampaui tahun 2023.

Li Datong, seorang mantan editor di China Youth Daily yang dikelola pemerintah, mengunggah sebuah draf surat yang mendesak legislator agar memberikan suara menentang langkah tersebut - yang akan menghapus batas waktu yang ditetapkan pada 1982 di bawah Deng Xiaoping untuk mencegah kembalinya kekacauan selama puluhan tahun di bawah Mao Zedong.

"Itu adalah pembatasan hukum tertinggi dan paling efektif yang dimaksudkan untuk mencegah otokrasi atau menempatkan individu di atas partai dan negara," kata surat tersebut. Itu tidak dikirim ke legislator namun dibagi kepada ratusan orang di sebuah grup pribadi di aplikasi pesan WeChat.

"Menghilangkan batas periode kepemimpinan nasional akan diejek oleh negara-negara beradab di seluruh dunia dan juga menabur benih kekacauan untuk Tiongkok," tulis teks yang diposkan pada Senin (26/2) waktu setempat.

Pengguna WeChat yang mencoba membagikan tangkapan layar surat tersebut tidak bisa melakukannya karena unggahan mereka diblokir.

Sensor telah bertindak cepat menghapus semua komentar pembangkang di media sosial - bahkan kata ‘tidak setuju’ diblokir - namun pengguna situs Weibo yang berkicau seperti Twitter terus membicarakan masalah itu pada Selasa (27/2), dua hari setelah pengumuman Komite Pusat.

"Sungguh menyedihkan, kita memiliki 1,3 miliar orang, tidak ada yang bisa menolak," kata satu pengguna Weibo.

Sementara pengguna yang lain menyesalkan kurangnya reformasi politik di negara mereka. "Dulunya saya pernah percaya bahwa saya dapat melihat seorang presiden yang dipilih oleh satu orang, satu suara dalam hidup saya," ujar warga yang lain. (AFP/OL-3)