Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Jepang mematangkan rencana penempatan dua peluncur misil antipesawat terbang di wilayah Ishigaki, Prefektur Okinawa. Hal itu dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara itu atas Kepulauan Senkaku.
Demikian disampaikan Wali Kota Ishigaki, Yoshitaka Nakayama, saat berbincang tentang keamanan di kepulauan Senkaku dengan wartawan dari sembilan negara, di kantor Wali Kota Ishigaki, pekan lalu.
"Kami tidak ingin meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok. Karena itu, misil yang akan ditempatkan di Ishigaki memiliki jangkauan terbatas, yaitu hanya bisa menjangkau wilayah kedaulatan negara kami di kepulauan Senkaku. Kami tidak akan menempatkan misil dengan jangkauan yang melebihi itu," ungkapnya.
Jarak tembak misil tersebut, jelasnya, dipastikan tidak akan bisa mencapai wilayah Tiongkok. Nakayama menambahkan, penempatan dan pengoperasian peluncur misil darat ke udara tersebut juga tidak akan melibatkan militer asing termasuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) yang ada di Jepang. Rudal itu sepenuhnya akan dikendalikan oleh Pasukan Bela Diri Jepang (Japan Self Defense Forces).
Seperti diketahui, AS memiliki sejumlah basis militer di Jepang. Menurut data Kementerian Pertahanan Jepang, pada 2015 negara adidaya itu menempatkan sebanyak 54.530 personel untuk melindungi Jepang dari ancaman musuh. Meski demikian, Nakayama menegaskan tidak akan ada campur tangan militer AS dalam penempatan peluncur misil di Ishigaki.
Terkait inisiator penempatan peluncur misil tersebut, dia mengungkapkan hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat Jepang. Namun dalam implementasinya, pemerintah pusat akan menggandeng pemerintah Kota Ishigaki.
Bentuk kerja sama yang akan dilakukan ialah pelepasan lahan oleh pemerintah Kota Ishigaki kepada pemerintah pusat untuk kepentingan penempatan peluncur misil. Pemerintah pusat Jepang akan menentukan lahan yang pas sebagai basis misil. Diperkirakan tempat yang akan dipilih ialah di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Ishigaki.
Kemudian pemerintah Kota Ishigaki selaku pemilik lahan akan menjual pulau-pulau tersebut kepada pemerintah pusat. "Proses pelepasan lahan dan penempatan peluncur misil akan memakan waktu sekitar dua tahun."
Meski begitu, proses pelepasan lahan harus melewati tahap krusial, yaitu perizinan dari Wali Kota Ishigaki yang baru. Pada Maret 2018, warga Ishigaki akan melangsungkan pemilihan Wali Kota karena masa kepemimpinan Wali Kota saat ini berakhir.
Nakayama akan kembali maju sebagai petahana melawan dua rivalnya. Dari tiga kandidat yang akan bertarung memperebutkan kursi Wali Kota Ishigaki, salah satunya menentang pelepasan lahan pulau untuk penempatan peluncur misil.
Kerahkan Coast Guard
Secara terpisah, Director for Coast Guard Press, Hiroaki Ohdachi, mengatakan sejauh ini pemerintah Jepang masih mengandalkan armada Coast Guard untuk menjaga kedaulatan mereka di kepulauan Senkaku.
Pengawasan melekat 24 jam sehari atas kepulauan itu dilakukan karena Tiongkok mulai gencar memasuki perairan Senkaku terutama dalam satu dekade terakhir. "Pemerintah Jepang sudah melayangkan protes secara diplomatik kepada pemerintah Tiongkok, tapi mereka tidak menggubris," kata Ohdachi.
Eskalasi ketegangan antara Jepang dengan Tiongkok terjadi setelah kepulauan yang berjarak sekitar 100 mil dari Pelabuhan Ishigaki itu diklaim Tiongkok sebagai bagian dari wilayah mereka. Menurut Ohdachi, pada Desember 2008 kapal-kapal milik pemerintah Tiongkok sudah mulai memasuki perairan kepulauan Senkaku.
Sebaliknya, menurut pemerintah ‘Negeri Sakura’, secara historis, de facto dan de jure kepulauan tersebut ialah milik Jepang yang masuk dalam wilayah Kota Ishigaki.
Tiongkok secara intensif melakukan provokasi sejak September 2012. Hal itu terjadi setelah pemerintah Jepang membeli kepulauan Senkaku pada September 2012. "Sejak saat itu sudah terjadi sebanyak 206 pelanggaran di teretorial perairan Senkaku oleh kapal-kapal milik nelayan dan kapal pemerintah Tiongkok," terangnya.
Pemerintah Jepang mencatat pelanggaran teretorial perairan Senkaku tidak hanya dilakukan kapal nelayan dan Coast Guard Tiongkok, tapi oleh kapal Angkatan Laut negara itu. Pada Juni 2016, kapal AL Tiongkok untuk pertama kalinya memasuki perairan Senkaku. Bulan lalu, sebuah kapal selam Tiongkok juga ikut campur menyambangi wilayah tersebut. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved