Raja Jordania: Jerusalem Timur Harus Menjadi Ibukota Palestina

RAJA Jordania Abdullah menegaskan di hadapan Wapres Amerika Serikat Mike Pence yang tengah berkunjung di negaranya bahwa Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara Palestina masa depan. Dia pun menyampaikan keprihatinannya atas keputusan Washington yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hal itu dikemukakan Raja Abdullah pada Minggu (21/1) dalam sambutannya saat melakukan pembicaraan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence di Amman. Raja Abdullah juga menegaskan bahwa satu-satunya solusi untuk konflik Israel-Palestina adalah solusi dua negara.

Untuk diketahui, Jordania kehilangan Jerusalem Timur dan Tepi Barat yang dicaplok negara zionis Israel dalam perang Arab-Israel 1967.

Pernyataan Presiden AS Donald Trump atas klaim Israel terhadap Jerusalem sebagai ibu kotanya mengingkari kebijakan luar negeri AS yang telah
berlangsung selama beberapa dasawarsa, yang menyebutkan bahwa status kota itu harus diputuskan dalam negosiasi dengan Palestina, yang menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Raja Abdullah mengatakan langkah Amerika Serikat akan memicu radikalisme dan mengobarkan ketegangan Muslim dan Kristen. "Bagi kami, Jerusalem adalah kunci bagi umat Islam dan Kristen, seperti juga Yahudi. Ini adalah kunci perdamaian di wilayah ini dan kunci untuk memungkinkan umat Islam untuk secara efektif melawan beberapa akar penyebab radikalisasi kami," katanya.

Para pejabat Palestina dari kelompok Fatah maupun Hamas pada Sabtu (20/1)
menolak kunjungan yang akan dilakukan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike
Pence ke Timur Tengah.

"Kunjungan Pence ke kawasan ini tidak bisa diterima karena dia adalah
pendukung buta Israel," kata Osama Qawasmi, juru bicara Fatah di Tepi
Barat.

Qawami menyerukan perlawanan massal di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Jerusalem Timur terhadap pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Qawami mendesak negara-negara Arab agar tidak menerima kedatangan Pence sebagai balasan atas pengakuan AS soal Jerusalem itu serta karena keputusan
AS untuk meghentikan bantuan keuangan kepada Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).

Pence dijadwalkan mengunjungi Mesir, Jordania dan Israel dalam waktu empat
hari. Namun, ia tidak akan melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat
Palestina, yang menunjukkan kebuntuan dalam upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjembatani perdamaian antara Palestina dan Israel.

Trump bulan lalu mengumumkan pengakuan AS terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan bahwa pemerintahannya akan memindahkan kedutaan besar AS ke kota itu.

Pengakuan tersebut mengundang kemarahan secara luas dan kecaman dari banyak negara.

Ketegangan kembali muncul menjelang lawatan Pence ketika Amerika Serikat
pada Selasa (16/1) mengumumkan akan menarik US$65 juta dari US$125 juta rencana bantuan kepada UNRWA, yang selama berpuluh-puluh tahun telah dibayarkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan medis dan pendidikan bagi para pengungsi Palestina.(Ant/OL-3)