Kemenlu Siapkan 8 Langkah Strategis

MEMASUKI awal 2018, Kementerian Luar Negeri RI telah menyiapkan berbagai langkah strategis dan fokus pada politik luar negeri Indonesia.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengungkapkan secara garis besar ada delapan poin langkah-langkah strategis serta politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun ini.

"Pertama, memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN. Indonesia akan mendukung sepenuhnya keketuaan Singapura dalam ASEAN. Indonesia akan aktif berupaya agar ASEAN dan RRT menghasilkan COC yang practical dan efektif demi stabilitas dan keamanan Laut China Selatan," katanya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri di Jakarta, kemarin.

Dalam hal itu, Indonesia akan mendorong perancangan rencana aksi untuk mengimplementasikan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, mendorong ASEAN Extradition Treaty yang kuat sesama negara ASEAN karena kejahatan lintas batas di kawasan yang meningkat. Indonesia juga akan memajukan kerja sama kawasan di bidang e-commerce untuk membantu perdagangan UMKM.

"Demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan dua hal penting yang perlu terus dikembangkan ASEAN. ASEAN harus dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya. Indonesia akan mendorong agar ASEAN aktif dalam pembahasan penguatan arsitektur kawasan di Indo-Pasifik. Sekali lagi sentralitas ASEAN perlu terus dipertahankan," lanjut Retno.

Poin lainnya adalah meningkatkan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan bagi dunia yang lebih damai dan stabil, memastikan kesuksesan beberapa perhelatan penting sepanjang tahun ini, serta mengintensifkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Indonesia juga akan terus melakukan pemagaran batas wilayah dan kedaulatan, serta meningkatkan perlindungan beyond protection, memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi global, intensifikasi perundingan kerja sama perdagangan, dan ekonomi, baik berupa CEPA, FTA, maupun PTA.
Terakhir, diplomasi Indonesia akan diperkuat untuk memerangi kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia, IUU Fishing, kejahatan obat-obatan terlarang, radikalisme, dan terorisme. (Ire/I-1)