Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Dewan Keamanan PBB, yang membahas gelombang unjuk rasa menentang pemerintah di Iran, disebut sebagai kekhilafan lain pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Dewan Keamanan PBB menampik upaya telanjang Amerika Serikat membajak mandat mereka. Itu kekhilafan lain kebijakan luar negeri pemerintahanTrump," kata Menteri Luar Negeri Iran Zarif dalam Twitter resminya.
Pada Jumat, Duta Besar Iran untuk PBB Gholamali Khoshroo mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota tetap dewan itu dengan meminta penggelaran sidang terkait kekacauan politik di Iran.
Untuk diketahui, gelombang unjuk rasa di Iran telah menewaskan 22 orang dan 1.000 pengunjuk rasa ditangkap.
Khoshroo, mengulangi sikap resmi Iran, mengatakan pihaknya mempunyai "bukti kuat" bahwa gelombang demonstrasi di Iran "sangat jelas didalangi dari pihak asing".
Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan dalam pertemuan yang sama bahwa Amerika Serikat bersikap "tegas berpihak kepada warga Iran yang memperjuangkan kemerdekaan untuk dirinya sendiri, kesejahteraan untuk keluarganya, dan kejayaan bagi bangsanya".
"Kami tidak akan diam. Kami tidak akan mengubah sikap hanya karena ada pihak yang menyebut bahwa para pengunjuk rasa merupakan 'boneka asing'. Rakyat Iran akan mengetahui hal yang sebenarnya, dan kami tahu hal yang sebenarnya," kata Haley.
Tidak ada pihak mana pun bisa menghentikan Amerika Serikat, imbuh Haley, untuk bersolidaritas dengan mereka. "Pada 2009, dunia hanya diam, sementara
harapan rakyat Iran dihancurkan oleh pemerintah. Pada 2018, kami tidak akan
diam," ujar dia lagi.(Reuters/OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved