Konsul Kehormatan RI belum akan Pindah ke Jerusalem Timur

WAKIL Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia belum berencana untuk memindahkan Konsul Kehormatan dari Ramallah, Palestina, ke kawasan Jerusalem Timur sebagaimana yang akan dilakukan Turki.

"Kita agak berbeda dengan Turki, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bagaimana kita mau memiliki di sana, tidak mungkin, Tepi Barat kan masih di bawah pendudukan dan administrasi Israel," tutur Fachir saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Karena itu, ia menegaskan, hingga saat ini Konsul Kehormatan RI masih akan berada di Ramallah, mengingat kota tersebut masih menjadi kota pemerintahan resmi Palestina.

"Karena statusnya harus dinegosiasikan, kita juga harus bertindak sesuai dengan Dewan Keamanan PBB. Di saat yang sama ada imbauan seperti itu (memindah perwakilan), tapi bagi kita itu agak susah, karena kita berbeda dengan negara-negara yang sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel," ucapnya, menambahkan.

Sebelumnya, menyikapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke kota tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga akan melakukan tindakan balasan.

Pada Minggu (17/12), Presiden Erdogan kembali menegaskan keinginan Turki untuk membuka kedutaan besar di Jerusalem Timur, yang diakui sebagai Ibu Kota Palestina oleh para pemimpin Islam melalui KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kami sudah mengumumkan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kota Negara Palestina, tapi kami belum bisa membuka kedutaan besar kami di sana sebab Jerusalem saat ini berada di bawah pendudukan," kata Erdogan.

Sehubungan dengan hal ini, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai negara-negara di seluruh dunia memiliki utang kepada Palestina untuk membantu mencapai kemerdekaan penuh atas penjajahan yang dilakukan oleh Israel.

"Pada 1945 hanya ada sekitar 50 negara merdeka di dunia, tapi sekarang sudah 193 atau hampir empat kali lipatnya. Hanya satu yang belum merdeka, siapa? Palestina," tutur Dino dalam sebuah diskusi politik internasional di Jakarta, Jumat (15/12).

Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk AS itu, status Palestina yang menjadi satu-satunya negara belum merdeka harus menjadi tanggung jawab bersama kalangan internasional untuk membantu negara tersebut memperoleh kemerdekaan. (X-12)