Pemerintahan Baru Austria Dilantik

PARTAI Kebebasan--ke­lompok sayap kanan yang antiimigran—diambil sumpah dalam pelantikan, kemarin, sebagai bagian dari pemerintahan baru Austria, yang mengakhiri tahun penuh kemenangan bagi ka­langan nasionalis Eropa.

Koalisi baru tersebut disepakati pada Jumat (15/12) oleh Partai Rakyat (OeVP) yang berhaluan konservatif, dan FPOe. Pemerintahan baru berjanji menghentikan imigrasi ilegal, memotong pajak, dan menolak sentralisasi Uni Eropa (UE).

Dipimpin Sebastian Kurz, yang mengambil alih OeVP pada Mei lalu dan menariknya ke kanan, mengamankan partainya pada pemilihan umum Oktober lalu. Di usianya yang saat ini 31 tahun, Kurz akan menjadi pemimpin termuda di dunia.

Wakil Kurz ialah Heinz-Christian Strache, 48. Mereka dilantik di Istana Kekaisaran Dinasti Habsburg di Wina.

Strache mengatakan Islam ‘tidak memiliki tempat di Eropa’ dan tahun lalu memanggil Kanselir Jerman Angela Merkel, perempuan paling berbahaya di Eropa, karena mengambil kebijakan pengungsi terbuka.

Pada Minggu (17/12), Strache menyerukan kepada 750 ribu pengikutnya di Facebook bahwa pemerintah baru akan mengurangi keuntungan bagi imigran.

“Tidak akan terjadi lagi migran yang tidak pernah bekerja di sini satu hari atau membayar apa pun ke sistem sosial mendapatkan ribuan euro dalam program kesejah­teraan!” ujarnya di Facebook yang mendapatkan 4.000 like.

FPOe mengamankan pos pertahanan dan kementerian luar negeri, sementara itu OeVP mendapatkan pos keuangan, ekonomi, keadilan, di antara portofolio lainnya dan akan terus menangani urusan UE.

Kurz dan Strache memenangi pemilihan umum dua bulan lalu dengan memunculkan kekhawatiran tentang imigrasi me­nyusul arus masuk imigran yang mencapai rekor pada 2015. Hal itu mencerminkan raihan kaum sayap kanan dalam pemilu di tempat lain di Eropa tahun ini.

Hubungan dengan UE
Kurz dan Strache menekankan pemerintah baru tersebut dengan kukuh pro-EU. Namun, dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin partai sealiran dari Inggris, Polandia, Belanda, Prancis, dan Jerman, mereka menegaskan sikap supremasi Eropa minus UE.

Pertemuan itu diikuti Partai Kebebasan Geert Wilders menjadi yang terbesar kedua di Belanda, Marine Le Pen dengan Front Nasional yang gagal mengamankan pemilu, dan Alternative for Germany berhasil menempatkan diri di Bundestag (parlemen) bertemu di Praha a­khir pekan lalu.

Para pemimpin yang beraliran kanan itu berjanji membangun Eropa baru tanpa UE saat mereka melakukan demonstrasi menentang Islam dan memuji kebijakan imigrasi Donald Trump dalam pertemuan tersebut.

Politisi populis dari Prancis, Ing­gris, Polandia, Austria, dan Belanda membungkus pertemuan mereka pada Minggu (17/12), yang diselenggarakan di bawah panji Untuk Eropa Berdaulat.

Konferensi tersebut diselenggarakan partai anti-Islam Republik Ceko, Partai Kebebasan dan Demokrasi Langsung, yang memenangi hampir 11% suara pada Oktober dan diketuai Tomio Okamura, politikus Republik Ceko-Jepang. (AFP/Al Jazeera/I-2)

[email protected]