Ini Komitmen Pemerintah Indonesia di One Planet Summit

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menghadiri menghadiri One Planet Summit di Paris, Prancis, yang digelar 11-13 Desember 2017.

Konferensi Tingkat Tinggi One Planet Summit ini digagas Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperkuat tekad atau komitmen atas Paris Agreement dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP) 21 di Paris pada 2015.

Para petinggi negara-negara di dunia berkumpul di Paris untuk membahas langkah nyata dari kesepakatan yang sudah diambil dua tahun lalu tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, dan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-bangsa (PPB), António Guterres.

Menteri Jonan menghadiri Panel 3 darlam One Planet Summit ang bertema “Accelerating Local and Regional Climate Actions” dengan pembicara mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry.

Dalam panel yang dihadirinya tersebut, seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia Dwi Tupani dari Paris, Prancis, Jonan menyampaikan komitmen Indonesia dalam meningkatkan energi baru dan terbarukan (EBT) di ajang internasional itu. Menurut Jonan, setelah dua tahun Paris Agreement banyak hal sudah dilakukan Indonesia.

Indonesia sendiri sudah berkomitmen secara sukarela mengurangi emisi Greenhouse Gases (GHG) hingga 29% (834 juta ton CO2) hingga tahun 2030, dan 41% (1.081 juta ton CO2) dengan dukungan internasional.

"Jadi dari inti pertemuan ini adalah sudah 2 tahun ada komitmen di Paris Agreement, ini jangan jadi komitmen saja. Harus ada aksinya, dan Indonesia sudah banyak yang dilakukan," kata Jonan ditemui usai One Planet Summit di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Selasa (12/12) waktu setempat.

Pertama, Indonesia sudah melokalkan Paris Agreement menjadi kerangka kerja nasional dan sub-nasional, termasuk Regional Energy Plan (RUED) dan Regional GHG Action Plan (RAD-GRK) di masing-masing provinsi.

Sektor energi berkontribusi 40% dari total pengurangan emisi Indonesia hingga tahun 2030. Pengurangan emisi gas buang ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi ramah lingkungan, peralihan bahan bakar, dan reklamasi tambang.

Dalam dua tahun, Indonesia berhasil mengurangi emisi CO2 dari sektor energi sebesar 46,31 juta ton, melampaui target 31 juta ton.

"Untuk energi baru dan terbarukan, tahun ini saja ada penandatanganan 69 kerja sama di sektor EB. Total kapasitasnya 1.186 MW. Ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia," kata Jonan.

Jumlah tersebut sebelum ditambah dengan tiga Letter of Intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PT PLN (Persero) dengan Independent Power Producers (IPP) asal Prancis yaitu Pace, Equis Energy, dan Aquo yang ditandatangani, Senin (11/12) di Paris.

Kedua, terkait dengan keberlangsungan laut, Indonesia sudah merestorasi 680.000 hektar lahan gambut dari target 2 juta hektar di 2020. Indonesia juga berniat mengurangi 70% sampah plastik di 2025 dari posisi 2017.

Ketiga, Indonesia akan tetap membantu negara-negara berkembang yang berniat mewaspadai perubahan iklim.

Ajang internasional ini menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk berdiskusi dengan banyak negara terkait implementasi Paris Agreement hingga 2030.

Indonesia harus meningkatkan pendanaan untuk isu lingkungan dan memperkuat keterlibatan sektor swasta. Selain itu, Indonesia juga haru meningkatkan kerja sama untuk mengejar ketertinggalan teknologi.

Indonesia juga harus memastikan rencana yang sudah disusun baik di skala nasional dan daerah bisa berjalan dengan baik.

Singkatnya, lanjut Jonan, kami harus memperkuat usaha kami untuk keuntungan planet dan keturunan kita. Manfaat dari meletakkan tindakan mitigasi iklim dalam pengembangan energi tidak dapat dihindari. Sementara di sisi lain, Pemerinta Indonesia akan meningkatkan ketersediaan energi bersih dan lebih berkelanjutan; konservasi energi fosil; dan secara bersamaan tidak memiliki dampak buruk dari perubahan iklim.

"Saya percaya kita bisa memperoleh banyak keuntungan dari pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, termasuk untuk menyediakan lapangan kerja baru karena pertumbuhan industri energi terbarukan dan efisiensi energi yang dapat berkontribusi terhadap usaha pengentasan kemiskinan serta mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar impor,” tutup Jonan dalam pernyataan pemerintah tersebut.

Di sisi lain, Mantan Luar Negeri AS John Kerry mengecam tidak adanya pemerintah Amerika pada pertemuan puncak perubahan iklim di Paris Selasa (12/12) sebagai "aib".

Seperti dilansir AFP, sekitar 60 pemimpin dunia dan ratusan menteri, bos perusahaan, dan pemerhati lingkungan berkumpul untuk Pertemuan Satu Planet yang diinisiasi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah keputusan Donald Trump untuk meninggalkan kesepakatan iklim global.

Trump tidak diundang dan pemerintah federal AS diwakili oleh diplomat tertinggi kedua di kedutaan Amerika di Paris, Brent Hardt, dua tahun sejak Kerry dan presiden Barack Obama membantu upaya diplomatik yang menyakitkan untuk meraih Kesepakatan Paris

"Ini sangat mengecewakan, ini lebih buruk dari pada mengecewakan, sebenarnya ini adalah aib saat Anda mempertimbangkan fakta, sains, akal sehat, semua pekerjaan yang telah dilakukan," Kerry mengatakan kepada AFP di sela-sela pertemuan puncak.

Perjanjian Paris mengambil "26 tahun kerja yang tidak dihargai oleh orang-orang yang bahkan tidak mengerti sains," tambahnya. (OL-3)