Indonesia Tetap Gunakan Batu Bara Sebagai Sumber Energi

MENTERI Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menghadiri One Planet Summit 2017 di Paris, Prancis. Konferensi Tingkat Tinggi One Planet Summit ini digagas Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperkuat tekad atau komitmen atas Paris Agreement pada Konferensi Perubahan Iklim (COP) 21 di Paris 2015 lalu.

Para petinggi negara-negara di dunia berkumpul di Paris untuk membahas langkah nyata dari kesepakatan yang sudah diambil dua tahun lalu tersebut dalam mengurangi emisi gas buang.

Menteri Jonan menghadiri Panel 3 darlam One Planet Summit ang bertema “Accelerating Local and Regional Climate Actions” dengan pembicara mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

Dalam panel tersebut, John Kerry mengusulkan supaya penggunaan batu bara untuk pembangkit bisa dihilangkan. Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia, memakai komoditas tersebut untuk pembangkit listrik tidak sepakat dengan pernyataan tersebut.

Menurut Jonan, seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia Dwi Tupani dari Paris, Prancis, Indonesia tetap akan menggunakan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Tanah Air karena komoditas tersebut merupakan kearifan lokal.

"Kita mendorong energi baru dan terbarukan sampai 23%, tapi kita tetap pakai batu bara juga. Tapi kita berusaha pakai teknologi terbaru, ultra super critical, supaya emisi buangnya 10 PPM. Itu ash-nya, debunya lebih sedikit," kata Jonan usai One Planet Summit di Kedutaan Besar Indonesia di Paris, Selasa (12/12).

Jonan menegaskan, ada hal yang menjadi konsen pemerintah dalam penggunaaan energi untuk pembangkit listrik di Indonesia. Pertama, energi tersebut haruslah sumber yang dimiliki atau dihasilkan di Indonesia.

“Batu bara itu kearifan lokal kita. Sumbernya besar dan untuk itu kita akan menggunakan teknologi terbaru,” ungkapnya.

Kedua, renewable energy (energi baru terbarukan/ EBT) yaitu tenaga air, surya, banyu, geotermal, dan biomassa juga akan terus dikembangkan pemerintah karena sumbernya dihasilkan dari dalam negeri.

“Kalau indonesia, listrik kita dukung renewable energy tapi tarifnya yang bisa di absorb masyarakat karena kita ingin ke depan tarif listrik turun, bukan naik,” tambahnya.

Indonesia berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan Paris Agreement yang sudah disepakati dua tahun lalu. Pada waktu itu, banyak negara berkumpul dan berniat mengurangi emisi gas buangnya.

Sektor energi berkontribusi 40% dari total pengurangan emisi Indonesia hingga tahun 2030. Pengurangan emisi gas buang ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi ramah lingkungan, peralihan bahan bakar, dan reklamasi tambang.

Dalam dua tahun, Indonesia berhasil mengurangi emisi CO2 dari sektor energi sebesar 46,31 juta ton, melampaui target 31 juta ton.

"Untuk energi baru dan terbarukan, tahun ini saja ada penandatanganan 69 kerja sama di sektor EBT. Total kapasitasnya 1.186 MW. Ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia," kata Jonan.

Sebelumnya, PT PLN (persero) menandatangani 3 Letter of Intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PLN dengan Independent Power Producers (IPP) asal Prancis.

Berikut rincian proyek kerja sama antara RI dan Prancis. Pertama, PLTB Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan, kapasitas 70 MW dengan pengembang konsorsium Pace Energy pte. Ltd & PT Juvisk Tri Swarna. Target COD 24 bulan dari Financial Date (FD)/2020 dan nilai investasi sebesar US$ 153,738 juta (Rp 2,07 triliun).

Proyek kedua, PLTS Bali 1 di Kabupaten Kubu, Provinsi Bali, kapasitas 50 MWp dengan pengembang konsorsium Equis Energy Indonesia & PT Infrastruktur Terbarukan Fortuna. Target COD 20 bulan dari Financial Date (FD)/2020 dan nilai investasi US$ 91,6 juta (Rp 1,23 triliun).

Sementara proyek ketiga, PLTS Bali 2 di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kapasitas 50 MWp dengan pengembang Aquo Energy Indonesia ltd. Target COD 20 bulan dari Financial Date (FD)/2020 dan nilai investasi US$ 91,6 juta (Rp 1,23 triliun).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir upaya PLN terus meningkatkan kerja sama dengan investor di bidang EBT menunjukkan komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan EBT dalam sistem kelistrikan nasional. Namun ia menekankan, harga listrik yang menggunakan EBT harus sesuai dengan harga keekonomian.

"Harga keekonomian yang paling penting menjadi dasar kebijakan PLN dan pemerintah. Keeokomian harga harus dijaga, proyek renewable jangan angkat harga pokok produksi listrik. Apalagi harga listrik saat ini kan tidak naik, stagnan," tambahnya.

Hal kedua yang juga penting dalam proyek EBT ialah penempatan pembangkit di daerah terluar, terdepan, dan terpencil. Menurut Sofyan, PLN bahkan menginginkan pembangkit di satu pulau bisa menghasilkan energi 50 mw untuk 50 pulau, jadi 1 pulau 1 mw.

"(Proyek) renewable kalau bisa di lokasi scattered. Selama ini pakai diesel, kita beberapa jam pakai surya atau angin. Kita ingin 50 pulau 50 mega 1 pulau 1 mega," pungkasnya.(OL-3)