Menteri Jonan Minta Pemerintah Prancis tidak Ganggu Sawit Indonesia

MENTERI Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyaksikan penandatanganan 3 Letter of Intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PT PLN (Persero) dengan Independent Power Producers (IPP) asal Prancis yaitu Pace, Equis Energy, dan Aquo. Di sela-sela kesempatan itu Menteri Jonan ingatkan Prancis untuk tidak 'ganggu' sawit Indonesia.

Acara penandatanganan kerja sama dilakukan di di Kedutaan Besar Indonesia di Paris, di sela-sela acara Renewable Energy Companies Commited to Climate, dalam rangkaian One Plannet Summit

Setelah menyaksikan penandatanganan kerja sama, Jonan pun memberikan sambutan. Ada sambutan Jonan yang membuat para hadirin terdiam, yaitu soal isu sawit Indonesia yang selama ini ditolak Uni Eropa.

"Saya sangat berterima kasih dan menghargai atas kerja sama yang akhirnya disepakati ini. Semoga kerja sama ini bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia," kata Jonan saat menyampaikan pidatonya, seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia, Dwi Tupani G dari Paris, Prancis.

"Ada hal penting yang ingin saya sampaikan ke pemerintah Prancis, soal minyak sawit RI. Minyak sawit RI ini harus bisa diterima. Kalau Prancis tetap menolak maka bisa mengancam hubungan bilateral antara RI dengan Prancis," ujar Jonan yang disambut keheningan para hadirin di dalam ruangan.

Selama ini, sawit produksi RI selalu mendapat kampanye hitam dari Uni Eropa. Padahal, minyak sawit RI tidak pernah terbukti melanggar seperti yang selama ini diserukan Uni Eropa.

Apalagi, lanjut Jonan, perusahaan migas asal Prancis, Total, berniat mengembangkan biofuel dengan menggunakan minyak sawit. Indonesia sebagai produsen salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia ingin ambil bagian.

"Tolong selesaikan isu ini ke pemerintah Anda. Menterinya cukup populer di sini kan? Isu ini harus dipertimbangkan dengan serius," kata Jonan kepada pihak Prancis.

Menteri yang dimaksud adalah Nicolas Hulot. Hulot adalah mantan wartawan dan aktivis lingkungan yang ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup Prancis.

"Hubungan RI dengan Prancis tidak hanya di bidang energi saja, tapi di bidang lain. Saya waktu jadi Menteri Perhubungan menyaksikan salah satu pembelian terbesar Airbus di Toulouse. Jadi tolong pertimbangkan lagi isu ini atas nama hubungan pertemanan kita,” tambah Jonan.

Dubes RI untuk Prancis Hotmangaradja MP Panjaitan menambahkan, upaya Prancis menjegal sawit di Indonesia bukan hanya satu dua kali. Prancis juga kerap membawa isu kelapa sawit Indonesa ke tingkat Uni Eropa (UE). Meski demikian, tidak semua negara UE memiliki pendapat yang sama bahwa kepala sawit asal Indonesia berdampak buruk terhadap lingkungan.

“Teman-teman di UE masih reluctant (terhadap isu sawit) jadi (kebijakanpenolakan) masih pending juga,” katanya.

Meski berjanji tidak akan menggangu Indonesia lagi, kata Hotmangadiradja, pemerintah Prancis kerap membawa isu penolakan kelapa sawit ke parlemen di bulan Januari sehingga mereka punya waktu tahun untuk memperjuangkan isu tersebut.

“Cara mereka begitu, itu kita berhasil patahkan di 2015. (Isu) itu diangkat di UU biodiversity. Itu ada di pasal 27A negara2 yang merusak lingkungan itu akan dikenakan bea 300 euro per ton, termasuk CPO. Setelah kita tolak, mereka mau nego jadi 30 euro per ton, tapi kita bilang kita gak mau bayar sesenpun. Karena naskah akademiknya, latar belakangnya mencoreng negara kita. Negara kita dianggap bermasalah, kebarakan hutan, deforestasi, kesehatan, padahal semuanya tidak,” terangnya.

Saat pemerintah Prancis mensyarakan CPO yang masuk Prancis harus bersertifitkat, CPO asal Indonesia jelas sudah besertifikat.

“Padahal jika kita dibandingkan negara lain dari A-Z, dari hulu sampai hilir, semua (sawit kita) sudah bersertifikat. Tapi walaupun kita sudah memenuhi ketentuan mereka tetap menggangu di UE dan parlemen mendatang,” ulasnya.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus menekankan bahwa jika Prancis terus mengangkat isu penolakan kelapa sawit Indonesia, hal itu bisa menggangu hubungan bilateral kedua negara.

"Tapi ini kita sudah terus angkat, Mendag (Enggartiasto Lukita) sudah bilang. Seperti Pak Jonan bilang kalau isu ini terus diangkat akan mengganggu hubungan bilateral,” tutupnya. (OL-3)