RATUSAN warga Palestina berdemonstrasi di Kota Gaza pada Rabu (5/12) guna menentang tindakan yang mungkin dilakukan Amerika Serikat untuk mengubah status quo Yerusalem.
Para pengunjuk rasa berpawai dari Bundaran As-Saraya di bagian tengah Jalur Gaza menuju Bundaran Tentara yang tak dikenal di sisi barat kota itu sebagai reaksi atas seruan oleh berbagai faksi nasional Palestina.
Rakyat Palestina yang marah meneriakkan slogan yang menentang tindakan yang mungkin dilakukan Trump untuk mengumumkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel atau memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota tersebut. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan slogan yang mengatakan 'Buat Trump: Jerusalem adalah Garis Merah' dan 'Kami mesti melindungi Yerusalem dengan tubuh dan jiwa kami'.
Tokoh senior Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Salah Al-Bardaweel, mengatakan kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam-- selama pawai itu bahwa demonstrasi marah tersebut 'adalah satu langkah dari serangkaian langkah yang akan kami lancarkan bersama dengan negara Arab dan Islam guna menentang keputusan AS mengenai Yerusalem'.
Ia menggambarkan tindakan Amerika mengenai Jerusalem tersebut sebagai 'sangat berbahaya dalam masalah Palestina dan serangan terhadap kita suci kami, sejarah, hati dan jiwa kami'.
Pemimpin Jihad Islam Khaled Al-Batsh mengatakan kepada Xinhua keputusan AS itu 'meyakinkan kegagalan proses perdamaian'. Ia menyerukan diputusnya hubungan dengan AS oleh negara Arab dan Islam, menarik pengakuan buat Israel dan keluar dari Kesepakatan Oslo, yang ditandatangani oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel pada 1993.
Mohammad AL-Helou, warga senior Palestina yang ikut dalam demonstrasi itu tanpa peduli cuaca hujan, mengatakan kepada Xinhua, "Kami memberitahu Trump bahwa kami menolak konsesi atas Jerusalem, yang menjadi ibu kota negara masa depan Palestina."
Sebagian bagian dari protes luas, pegiat media sosial menyoroti penggunaan kampanye media sosial dengan tanda pagar #Jerusalem_Is_Our_Capital) dan (#HandoffJerusalem).
Di kantornya di Kota Ramallah, Tepi Barat, Sungai Jordan, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengadakan pertemuan dengan para wakil korps diplomatik dan wakil Uni Eropa mengenai langkah yang mungkin dilakukan AS.
Ia mengatakan di dalam siaran pers melalui surel bahwa tindakan semacam itu 'akan mengobarkan kerusuhan di seluruh wilayah tersebut sebab Yerusalem bukan hanya penting buat rakyat Palestina saja, tapi juga buat bangsa Arab dan umat muslim, yang menolak keputusan ini'.
Hamdallah mendesak negara Uni Eropa agar mengakui Palestina sebagai negara guna menyelamatkan penyelesaian dua-negara dan proses perdamaian serta melakukan tekanan bagi penerapan resolusi sah internasional. Rakyat Palestina denan keras mengutuk dan menolak keputusan Trump serta menyerukan hari-hari kemarahan di seluruh wilayah Palestina guna menentang rencana Trump.
Pada November, Pemerintah AS menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington, langkah yang dikatakan sebagai hukuman oleh rakyat Palestina. (OL-2)
