Myanmar-Bangladesh Sepakat Pemulangan Rohingya Dalam Dua Bulan

PEMERINTAH Myanmar dan Bangladesh mencapai kesepakatan akan mulai memulangkan pengungsi Rohingya ke kampung halamnnya di Rakhine State, Myanmar dalam dua bulan. Bangladesh mengakui adanya tekanan global yang meningkat terkait krisis yang memaksa lebih dari setengah juta muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat ada sekitar 620.000 warga Rohingya telah tiba di Bangladesh sejak Agustus dan sekarang tinggal di kemah di kamp pengungsi terbesar di dunia setelah sebuah adanya aksi kekerasan yang dilakukan militer Myanmar. Washington (AS) merespons aksi militer Myanmar ini jelas- jelas merupakan "pembersihan etnis".

Kesepakatan pemulangan pengungsi muslim Rohingya tersebut dicapai setelah diadakan negosiasi selama berbulan-bulan. Kesepakatan tersebut ditandatangani pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan Menteri Luar Negeri Bangladesh A.H. Mahmood Ali di ibukota Myanmar, Naypyidaw, Kamis (23/11).

Dhaka mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk mulai mengembalikan para pengungsi ke Myanmar sebuah negara yang mayoritas warganya beragama Budha dalam dua bulan. Dikatakan, bahwa sebuah kelompok kerja akan dibentuk dalam waktu tiga minggu untuk menyetujui pengaturan pemulangan tersebut.

"Ini adalah langkah utama, mereka akan mengambil kembali (Rohingya). Sekarang kita harus mulai bekerja," kata Ali kepada wartawan di Naypyidaw.

Bangladesh mendapat pujian internasional karena sebagai negara miskin yang dengan susah mengupayakan kesejahteraan penduduknya bersedia membiarkan para pengungsi masuk ke negaranya. Kebijakan Bangladesh tersebut diikuti dengan pembatasan terhadap gerakan para pengungsi bahwa mereka tidak menginginkan mereka menetap.

Di sisi lain Myanmar, sementara ini mendapat kritik keras dari masyarakat internasional yang terus meningkat terkait adanya kebijakan diskriminasi dan membiarkan kekerasan yang dilakukan militer terjadi di negaranya.

Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar yang juga peraih penghargaan Nobel Perdamaian kembali menyampaikan krisis Rohingya tidak memerlukan campur tangan asing dalam apa yang dia katakan sebagai masalah "bilateral".

"Negara-negara Barat juga Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menggambarkan masalah ini sebagai isu internasional dengan mengeluarkan resolusi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata rilis yang dikeluarkan oleh Kantor Kepresidenan Myanmar dalam sebuah pernyataan.

"Prinsip Myanmar adalah bahwa isu-isu yang muncul di antara negara-negara tetangga harus diselesaikan secara damai melalui negosiasi bilateral."

Dengan adanya persetujuan yang dicapai pada Kamis itu disebut-sebut sebagai 'situasi win-win untuk kedua negara.' Kesepakatan tentatif itu terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, yang bertemu dengan Suu Kyi di Myanmar pekan lalu, mengeluarkan pidato tegas Washington terkait pengaduan berbagai lembaga pemantau HAM.

"Jelas bahwa situasi di negara bagian Rakhine utara merupakan pembersihan etnis terhadap Rohingya," kata Tillerson. "Tidak ada provokasi yang bisa membenarkan kekejaman yang menghebohkan yang telah terjadi."

Pernyataan keras Menlu AS tersebut menguatkan sisi kemanusiaan pengungi Rohingya di perbatasan Bangladesh yang mengalami kejadian tragis dan mengerikan tentang pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran permukiman yang dilakukan militer dan ektrimis Budha Myanmar.

Namun dalam kesepakatan yang dibuat kedua negara (Myanmar-Bangladesh) sangat disayangkan secara garis besar tidak memberikan rincian tentang berapa banyak muslim Rohingya yang akan diizinkan kembali dan berapa lama prosesnya akan dilakukan.

Diplomat tertinggi Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan bahwa yang terpenting dari kesepakatan tersebut merupakan "sebuah langkah penting dan disambut untuk menangani salah satu krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia terburuk di zaman kita".

Mogherini, yang mengunjungi Myanmar pada Senin (20/11), mendesak kedua negara untuk bertindak cepat pengembalian pengungsi Rohingya ke kampung hamannya dengan sukarela, aman dan bermartabat.

Di sisi lain kelompok aktivis HAM mengkhawatirkan rencana pemulangan tersebut, termasuk mempertanyakan di mana minoritas (Rohingya) akan dimukimkan kembali setelah ratusan desa mereka dirobohkan. Selain itu, bagaimana keamanan mereka dapat dipastikan di sebuah negara di mana sentimen anti-muslim melonjak.

Tidak akan kembali

Warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan telah menjadi sasaran kekerasan komunal dan sentimen anti-Muslim yang ganas di Myanmar selama bertahun-tahun.

Mereka juga secara sistematis ditindas oleh pemerintah dengan membatasi gerakan mereka, serta akses mereka terhadap layanan dasar negara.

Ketegangan meletus menjadi pertumpahan darah pada tahun 2012 yang mendorong lebih dari 100.000 Rohingya ke kamp pengungsi yang suram. Meskipun kondisi kumuh di kamp-kamp yang padat di Bangladesh, banyak pengungsi mengatakan bahwa mereka enggan untuk kembali ke Myanmar kecuali mereka diberi kewarganegaraan penuh.

"Kami tidak akan kembali ke Myanmar kecuali semua Rohingya diberi kewarganegaraan dengan hak penuh seperti warga negara Myanmar lainnya," kata Abdur Rahim, 52, yang adalah seorang guru di sebuah sekolah yang dikelola pemerintah di Buthidaung di negara bagian Rakhine, Myanmar, sebelum melarikan diri Pinggiran. "Kami tidak akan kembali ke kamp pengungsian di Rakhine," katanya kepada AFP di Bangladesh.

Belum bisa dipastikan apa motivasi dan sejauhmana kesungguhan pemerintah Myanmar memenuhi permintaan wajar dari etnis Rohingya untuk kembali ke kampung halamannya.

Pasalnya penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan menjelang kunjungan Paus Fransiskus ke kedua negara (Myanmar-Bangladesh), yang telah dengan terang-terangan menyatakan simpatinya atas penderitaan etnis Rohingya di kamp-kamp pengungsian.(OL-3)