Perundingan Iklim Tetap Berlanjut Tanpa Amerika Serikat

PERUNDINGAN untuk mendukung Kesepakatan Paris yang dibuat lebih dari dua dekade ditutup di Bonn, Jerman, Sabtu (18/11). Pembicaraan gembos namun tidak gagal akibat penolakan Donald Trump yang mempertahankan penggunaan bahan bakar fosil.

Keputusan Trump untuk menarik Amerika Serikat dari pakta global membayangi perundingan, yang berlangsung hingga larut malam. Negosiasi ditandai dengan bangkitnya kembali perpecahan antara negara-negara berkembang dan kaya.

Hampir 200 negara melanjutkan usaha merancang ‘rule book’ untuk memberlakukan kesepakatan tersebut, yang mulai berlaku penuh dalam waktu tiga tahun.

"Pemerintah Trump gagal menghentikan perundingan iklim global agar tidak bergerak maju," kata pengamat Greenpeace, Jens Mattias Clausen.

Menutup dua pekan perundingan, para perunding sepakat pada dini hari Sabtu (18/11) untuk melaksanakan inventarisasi pada 2018 mengenai upaya nasional untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil.

Perjanjian Paris menyerukan pembatasan pemanasan global rata-rata untuk ‘di bawah’ dua derajat Celcius (3,6 derajat Fahrenheit) dibandingkan dengan tingkat era praindustri, atau 1,5 C jika memungkinkan.

Jika kondisi iklim tetap berada di atas 2 C, para ahli memperingatkan, akan menyebabkan perubahan iklim yang mengerikan, dengan badai super, kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan laut yang menelan daratan.

Sebuah laporan minggu ini memperingatkan bahwa emisi karbon dioksida, penyebab utama masalah gas rumah kaca, meningkat dua persen pada 2017 setelah tiga tahun hampir tidak ada pertumbuhan.

"Mulai sekarang, emisi harus turun menjadi nol selama 40 tahun ke depan untuk mencegah kita melanggar ambang batas 1.5 C," kata Piers Forster, seorang profesor perubahan iklim di Universitas Leeds, Inggris.

Negara-negara telah mengajukan komitmen pemangkasan emisi berdasarkan Perjanjian Paris yang diperjuangkan oleh pendahulu Trump, Barack Obama.

Batubara saat ini memasok sekitar 40 persen kebutuhan energi di seluruh dunia. Tapi emisi CO2 batubara sangat tinggi dan bertanggung jawab untuk pemanasan bumi dan efek rumah kaca.

Di Konferensi Iklim COP23 di Bonn, beberapa negara antara lain Inggris dan Kanada memperkenalkan Aliansi Anti Batubara. Yang bergabung dalam aliansi itu antara lain Fiji, Finlandia, Denmark, Belanda, Italia, Austria, Portugal, Meksiko, Costa Rica, Selandia Baru, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Anggota aliansi itu ingin mengakhiri penggunaan energi batubara selambatnya sampai 2030.

Saat ini, ada 20 negara yang bergabung dalam aliansi yang dinamakan Powering Past Coal Alliance itu. Sampai konferensi iklim tahun 2018 di Polandia, mereka menargetkan menggaet sampai 50 negara.

Menteri Lingkungan Kanada Catherine McKenna mengatakan, meninggalkan energi batubara adalah langkah yang tepat. Karena batubara adalah ‘penghasil energi fosil yang paling kotor’ dan bisa digantikan dengan energi terbarukan yang tidak terlalu mahal.

"Pasar sudah berubah, dunia sudah berubah, batubara tak akan kembali lagi," ujarnya.

Jerman belum bergabung dalam aliansi global itu. Juru bicara Kementerian Lingkungan Jerman mengatakan, Jerman memang diajak bergabung, tapi hingga saat ini pemerintahan baru di Jerman belum terbentuk. "Prakarsa ini akan kita bahas lagi nanti," kata Menteri Lingkungan Barbara Hendricks. (AFP/OL-3)