Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
HUMAN Rights Watch, Fortify Rights, dan the Holocaust Museum mempublikasikan bukti-bukti genosida atas muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar yang terjadi sejak tahun lalu.
Menurut dua laporan terpisah, bukti-bukti itu menunjukkan pasukan keamanan Myanmar menggorok leher warga muslim Rohingya, membakar korban hidup-hidup, dan memperkosa para perempuan dan anak-anak perempuan.
Laporan Human Rights Watch tersebut berpusat pada kekerasan seksual yang dilakukan militer untuk melawan Rohingya. Mereka menyimpulkan tindakan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Pemerkosaan telah menjadi ciri menonjol dan menghancurkan dalam proses pembersihan etnis Birma terhadap Rohingya," kata Peneliti Human Rights Watch, Skye Wheeler.
"Tindakan kekerasan barbar militer Birma telah menyebabkan banyak perempuan dan anak perempuan dilukai secara brutal dan menimbulkan trauma luar biasa," lanjutnya.
Human Rights Watch tercatat dan mewawancarai 29 korban perkosaan yang dalam setiap kasus mereka diperkosa oleh dua atau lebih pelaku. Dalam delapan kasus, perempuan dan anak perempuan dilaporkan diperkosa oleh lima atau lebih tentara.
Para perempuan itu juga menyaksikan pembunuhan anak-anak, pasangan, dan orang tua mereka sebelum diperkosa dan sebelum mereka menderita karena berjalan dengan alat kelamin bengkak dan robek menuju Bangladesh.
Human Rights Watch mendokumentasikan enam kasus pemerkosaan massal di mana tentara mengumpulkan sekelompok perempuan sebelum memukul dan memperkosa mereka.
Laporan tersebut juga mengutip Mamtaz Yunis, 33, yang mengungkapkan tentara telah menangkapnya dan sekitar 20 perempuan lain di sisi sebuah bukit setelah mereka meninggalkan desa dan memperkosanya di depan mereka
Sementara itu, laporan setebal 30 halaman berjudul 'They tried to kill us all' oleh Fortify Rights dan the Holocaust Museum yang berbasis di Asia dikumpulkan dari 200 lebih wawancara dengan orang yang selamat dan saksi mata yang juga sebagai relawan internasional.
Laporan mereka menggambarkan serangan yang meluas dan sistematis oleh pasukan keamanan Myanmar dan massa Buddhis terhadap warga sipil Rohingya antara 9 Oktober dan Desember tahun lalu, dan mulai 25 Agustus tahun ini.
"Ada bukti yang menguat untuk menyarankan tindakan ini mewakili genosida populasi Rohingya. Operasi tersebut, dalam praktiknya, adalah mekanisme untuk melakukan kekejaman massal," kata laporan tersebut.
Di dalam laporan itu juga menyebutkan pasukan keamanan negara menembaki warga sipil Rohingya, menusuk warga sipil dengan pisau sampai mati, dan memotong tenggorokan pria, perempuan, dan anak-anak Rohingya.
Warga sipil Rohingya pun dibakar hidup-hidup lalu para tentara memperkosa para perempuan Rohingya dan dengan seenaknya menangkap laki-laki dan anak laki-laki secara massal.
Para penyelidik dari Fortify Rights dan Museum Holocaust's Simon-Skjodt untuk Pencegahan Genosida juga pergi ke daerah perbatasan Rakhine dan Bangladesh-Myanmar, tempat Rohingya telah melarikan diri sebaga pengungsi.
Kesaksian para saksi mata pembunuhan massal di tiga desa pada akhir Agustus juga diperoleh. "Ketika pembunuhan selesai, tentara memindahkan tubuh ke tumpukan dan menurunkannya," kata laporan itu.
Dalam satu serangan itu, tentara dilaporkan membunuh ratusan orang dan laporan peristiwa yang sama terus menerus diterima. "Tanpa tindakan mendesak, risiko terjadinya wabah massal dapat terjadi di negara bagian Rakhine dan mungkin di tempat lain di Myanmar," kata Fortify Rights dan the Holocaust Museum.
Laporan-laporan tersebut terjadi sehari setelah Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson menyebut ada laporan yang dapat dipercaya tentang kekejaman meluas yang dilakukan oleh militer dan warga negara Myanmar.
Berbicara saat berkunjung ke Myanmar, dia mendesak pihak berwenang untuk menerima penyelidikan independen atas tuduhan tersebut.
Hampir 700.000 orang Rohingya, lebih dari separuh penduduk di negara bagian Rakhine utara, telah dipindahkan secara paksa sejak Oktober tahun lalu saat tentara Myanmar turun setelah kelompok tidak dikenal menyerang dan membunuh mereka.
Tentara Tidak Terima Rohingya
Semua tudingan tersebut ditolak oleh tentara dan Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang juga menolak memberikan masukan kepada penyelidik PBB yang bertugas ke sana.
Respons terkini juga datang dari Kepala Militer garis keras Myanmar, Min Aung Hlaing yang juga menolak semua tuduhan penyiksaan karena target mereka hanya gerilyawan Rohingya. Padahal dapat diketahui dari Facebook dia juga terlihat memanaskan sentimen anti-Rohingya di kalangan masyarakat Buddha selama krisis.
Pada Kamis (16/11) dia juga mengisyaratkan pemulangan Rohingya masih jauh karena mereka harus terlebih dahulu diterima oleh umat Buddha Rakhine.
"Penekanan harus ditempatkan pada keinginan etnis Rakhine lokal yang merupakan warga Myanmar sejati. Hanya ketika orang-orang etnis Rakhine setempat menerimanya, akankah semua orang memenuhinya," tutur Aung Hlaing.
Komandan tentara itu juga mengatakan bahwa Myanmar tidak akan membiarkan semua Rohingya di Bangladesh kembali. "Tidak mungkin untuk menerima jumlah orang yang diusulkan oleh Bangladesh," tukasnya. (AFP/OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved