Sudah Saatnya ASEAN Terapkan Sanksi Ekonomi Terhadap Myanmar

KRISIS kemanusian yang dialami warga Rohingya yang terusir dari Rakhine State, Myanmar menjadi perhatian pemimpin dunia yang hadir di pertemuan di Manila. Desakan dari sebagian besar anggota PBB yang ditindaklanjuti oleh Sekjen PBB agar Myanmar di bawah pemimpin de facto Aung San Suu Kyi untuk secepatnya mengambil langkah konkrit rupanya masih belum bisa diharapkan. Tak terkecuali pemerintah AS di bawah Donald Trump terlihat bersikap mendua dan tidak tegas dalam menekan pemerintah Myanmar untuk mengambil tindakan konkrit semakin mengkhawatirkan masa depan warga Rohingya yang teraniaya.

Menanggapi hal itu, negara anggota ASEAN seharusnya bersikap tegas dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang dialami muslim Rohingya yang merupakan minoritas di Negara Bagian Rakhine, Myanmar itu.

Hal tersebut dikemukakan Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI). Salah satu tindakan nyata, menurut Hikmahanto, adalah embargo ekonomi yang dikenakan kepada pemerintah Myanmar sampai mengubah kebijakannya terhadap isu Rohingya.

"Pemerintah dan militer Myanmar tidak boleh membiarkan personilnya di ladang penganiayaan terhadap warga Rohingya yang merupakan etnis minoritas," imbuhnya. Pemerintah Myanmar, ujarnya, harus menerima pengungsi Rohingya yang terdampar di sana perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.

Tindakan kemanusiaan yang harus dipikul pemerintah Myanmar, menurut Hikmahanto ialah pemerintah Myanmar harus merekonstruksi desa dan daerah permukiman warga Rohingya yang rumahnya hancur dan terbakar.

Untuk itu Hikmahanto berharap agar para pemimpin negara anggota ASEAN yang sedang berkumpul di Manila pada KTT ke-31 ASEAN akan membahas hal-hal mengenai isu penganiayaan Rohingya oleh pemerintah mereka sendiri (Myanmar yang juga telah menolak kewarganegaraan mereka. Ia berharap agar Rohingya akhirnya bisa diakui sebagai warga negara Myanmar, sesuai dengan kondisi dan regulasi Myanmar.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, saat pertemuan Dewan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) di Manila pada Minggu (12/11), berkomentar bahwa komitmen dan tindakan nyata itu diperlukan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sekjen PBB Antonio Guterres telah sepakat untuk segera menangani masalah ini. "Kalau tidak dipecahkan (segera), krisis bisa berdampak regional stabilitas dan keamanan. Krisis yang berkepanjangan bisa memicu radikalisme dan bahkan terorisme," ujar Jokowi pada Senin (13/11).

Dalam pertemuan bilateral Guterres memuji pemerintah dan warga Indonesia untuk membantu Rohingya yang diperlakukan diskriminatif dan mengalami tindak kekerasan oleh militer dan sebagian warga Budha Myanmar.

Presiden Jokowi dan Guterres berbagi perhatian bersama mengenai kemanusiaan krisis di Negara Bagian Rakhine, yang merupakan rumah bagi lebih dari satu juta Muslim Rohingya. Mereka meminta solusi cepat terhadap masalah tersebut dan mendesak penandatanganan a memorandum of understanding tentang repatriasi antara Myanmar dan Bangladesh, negara tetangga yang didatangi sekitar 600 ribu pengungsi Rohingya.(OL-3)