Reformasi Antikorupsi Saudi

SEJUMLAH lembaga pemerintah dan keagamaan di Arab Saudi memuji tindakan penangkapan terhadap sejumlah pangeran dan pejabat di negara tersebut sebagai langkah berani dalam pemberantasan korupsi.

Tidak kurang dari 49 tokoh penting ditahan pada Sabtu (4/11) setelah penguasa Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulazis, membentuk komite antikorupsi yang diketuai putranya sendiri, Pangeran Mohammed bin Salman.

Tudingan terhadap mereka di antaranya pencucian uang, ­penyuapan, pemerasan terhadap pejabat publik, dan pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Tahanan itu termasuk miliarder Alwaleed bin Talal, raja media Saudi Waleed al-Ibrahim, hingga Pangeran Turki bin Nasser. Mereka sekarang dikabarkan ditahan di sejumlah hotel di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Sementara itu, koran Al-Asharq Al-Awsat melaporkan bahwa pemerintah memberlakukan larangan terbang dan meminta pasukan keamanan untuk melarang semua pemilik jet pribadi lepas landas tanpa izin.

Kementerian Informasi Saudi juga menyatakan rekening bank para ­tahanan akan dibekukan dan aset yang terkait dengan kasus korupsi dinyatakan sebagai milik ­pemerintah.

Sebagai bentuk dukungan, berbagai kanal media sosial milik pemerintah kemarin kembali memuat hasil wawancara dengan Pangeran Mohammed yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia menekankan akan menindak semua yang terlibat korupsi. “Tidak seorang pun yang terlibat kasus korupsi bisa lolos meskipun berstatus menteri atau pangeran,” tegasnya.

Ancaman itu sejalan dengan pendapat warga. ‘Ini adalah soal mengatur kembali perilaku para elite, dimulai dengan mencopot posisi orang-orang penting’, tulis Ali Shihabi, Direktur Arabia Foundation yang terkenal dekat dengan pihak keraja­an, dalam laman Twitter-nya.

Majelis ulama di Saudi juga ikut mendukung tindakan pemerintah. Menurut pernyataan majelis itu, memerangi korupsi sama pentingnya dengan memerangi terorisme.

Di sisi lain, langkah Pangeran Mohammed itu dinilai berisiko tinggi di sisi politik dan ekonomi. Laman Financial Times kemarin melaporkan harga minyak mentah naik 0,8% karena ketidakpastian mengenai situasi di Riyadh.

Modernisasi kerajaan

Pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, membaca langkah antikorupsi di Arab Saudi itu memiliki dua sisi. Pertama, sebagai bagian dari memodernisasi kerajaan dan menempatkan semua orang sama di muka hukum.

“Terutama aspek hukum mengenai harta kekayaan yang menjadi kekuatan di kalangan keluarga keraja­an,” tambah Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai (Aida) itu.

Sisi kedua, muncul pendapat bahwa tindakan itu bersifat politik yakni menyingkirkan kelompok yang dianggap akan mengganggu transisi kekuasaan dari Raja Salman kepada Pangeran Mohammed.

“Jika kesan yang ditangkap publik bahwa bersih-bersih itu untuk kekuasaan semata, akan terjadi gejolak panjang,” ungkapnya.

Mengenai hubungan Saudi dengan Indonesia, Satrawi mengatakan Indonesia sebaiknya tetap berpegang pada filosofi politik bebas aktif.

Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah, Alwi Shihab, menilai pemberantasan korupsi memang agenda utama pemerintahan Raja Salman. “Tidak dapat dipastikan (politis atau tidak), tapi sejak Raja Salman memerintah, isu memerangi korupsi selalu menjadi agenda utama,” ujar mantan Menlu RI itu. (Gnr/AP/AFP/Ant/X-11)