Rabu 01 November 2017, 17:49 WIB

Setengah Abad Pelanggaran HAM Israel atas Palestina

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
Setengah Abad Pelanggaran HAM Israel atas Palestina

AFP

 

TAHUN 2017 menandai tepat 50 tahun penjajahan Israel atas wilayah Palestina yang dimulai pada 1967.

Sejak itu, berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan militer rezim di Tel Aviv lazim terjadi hampir setiap hari.

Demikian temuan utama yang mengemuka dalam seminar internasional bertemakan 50 Tahun Pendudukan Israel di Wilayah Palestina yang diselenggarakan Amnesty International Indonesia (AII) dan Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Direktur AII Usman Hamid mengungkapkan, selama kurun 50 tahun pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina, sekitar 600 ribu warga Israel telah berpindah ke wilayah Palestina.

"100.000 hektare (ha) tanah milik warga Palestina dirampas oleh Israel, 50.000 rumah dan bangunan punya orang Palestina oleh Israel di wilayah pendudukan tersebut," ungkap Usman.

Pelanggaran HAM dan diskriminasi lainnya, tambah Usman, dilakukan Israel dengan membatasi ruang gerak 4,9 juta warga Palestina di wilayah okupasi saban hari. Tel Aviv membatasi hak-hak warga Palestina untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, perjalanan ke luar negeri, akses kesehatan, mengunjungi keluarga, mendapatkan penerangan dan air, dan mengakses lahan yang mereka miliki.

Senada dengan Usman, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM di Palestina Makarim Wibisono mengatakan, warga Palestina telah menjadi korban dan target penganiayaan yang zalim oleh rezim Israel. "Penganiayaan itu hampir terjadi setiap hari," ujarnya.

Israel, Wibisono melanjutkan, tengah berupaya mengubah lanskap demografi di wilayah-wilayah pendudukan dengan membangun permukiman Yahudi dan menghancurkan rumah-rumah orang Palestina, seperti di Hebron dan Jerusalem Barat.

"Sekarang Jerusalem Timur juga mulai diisi oleh permukiman Yahudi untuk mengubah lanskap demografi, menjadikan Yahudi mayoritas, Palestina minoritas," ungkap Wibisono.

Ia sangat prihatin dengan sikap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terus memperluas area permukimam Yahudi di atas tanah Palestina, meskipun dikecam dan ditentang oleh dunia internasional.

AII mengatakan hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab dan berpenduduk mayoritas Muslim serta Amerika Serikat (AS), menjadi modal utama meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel.

Tekanan internasional yang dimaksud adalah untuk membuat Israel menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di wilayah pendudukan Israel di Palestina (occupied Palestinian territories/OPT).

"Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi sulit untuk melakukan lobi one-on-one antara Indonesia dan Israel Dalam hal ini," tandas Usman.

"Oleh karena itu, Indonesia harus menggunakan pengaruhnya pada forum Arab Islamic American Summit untuk mengajak negara Arab dan berpenduduk mayoritas Islam dan AS menekan Israel agar menghentikan pelanggaran HAM di OPT," ujar Usman.

Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia harus memastikan forum tersebut berkelanjutan dan membawa agenda-agenda HAM pada pertemuan berikutnya.

Usman menjelaskan satu bentuk diplomasi yang bisa dimaksimalkan Indonesia adalah mengajak 55 negara Arab dan mayoritas Muslim serta AS untuk menutup pasar mereka, terhadap barang-barang yang diproduksi di wilayah OPT.

"Bisnis yang menghasilkan jutaan dolar AS setiap tahunnya di wilayah OPT tersebut, secara tidak langsung mendukung berlanjutnya pelanggaran HAM di wilayah OPT yang dilakukan oleh Israel," imbuh Usman.

Merujuk pada laporan Fact Finding Mission on Israeli Settlements yang dilakukan oleh Komisi HAM PBB (UNHRC) pada 2012, Usman menyatakan bahwa bisnis yang dijalankan di wilayah pendudukan terbantu dan diuntungkan oleh penambahan pemukiman di wilayah okupasi.

"Mengganggu keuntungan bisnis di wilayah OPT dapat membantu menghentikan pelanggaran HAM dan ekspansi pendudukan Israel di wilayah Palestina," lanjut Usman.

Ia menekankan komunitas global juga harus konsisten untuk menjalankan kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk tidak mengakui adanya suatu pendudukan ilegal seperti yang dilakukan Israel.

Sementara itu, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Desra Percaya menegaskan sikap kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina-Israel tidak berubah.

"Indonesia tidak akan mengakui atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka," tegas Desra.

Menurutnya, ada enam isu besar yang menghambat Palestina menjadi negara yang merdeka sepenuhnya. Pertama, klaim status Jerusalem. Kedua, isu perbatasan. Ketiga terkait permukiman, keempat persoalan air, kelima isu keamanan, dan keenam return of Palestinian refugees.

Kendala lain adalah konflik internal Palestina, kendala domestik Israel yaitu kuatnya posisi kaum sayap kanan, perselisihan di antara negara-negara Arab dan Teluk, dan kendala global terkait dengan sikap Uni Eropa, AS, dan DK PBB. (OL-4)

Baca Juga

AFP/YONHAP

Seoul Dilanda Banjir, 8 Orang Meninggal dan 6 Hilang

👤Joan Imanuella Hanna Pangemanan 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 09:30 WIB
Curah hujan di Distrik Dongjak mencapai 141.5 mm/jam. Hujan lebat sudah sewajarnya terjadi di musim panas, tapi ini yang terparah di Seoul...
STRINGER / AFP

Ukraina Bantah Sabotase Pangkalan Udara Rusia di Krimea

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 08:51 WIB
Rusia memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Krimea akan memicu pembalasan besar-besaran dari militer...
Ist/DPR

BKSAP Desak Dewan Keamanan PBB Bentuk Pasukan Perdamaian untuk Palestina

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 07:43 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengutuk keras serangan terbaru Israel kepada warga...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya