Cita-Cita Negara Federal ala Duterte

SEJAK terpilih menjadi Presiden Filipina pada 2016, kepemimpinan Rodrigo Duterte sarat dengan kontroversi. Selain program pemberantasan narkoba yang menyedot perhatian masyarakat internasional, Duterte juga getol mendesak Kongres untuk segera menerapkan sistem pemerintahan federal.

Dia meyakini federalisme sebagai kunci untuk mengatasi keterbelakangan sebagai faktor munculnya kelompok ekstremis. Federalisme, kata Duterte, dapat membawa damai di Mindanao.

Mantan Wali Kota Davao itu mengeluarkan Executive Order No 10, dan menciptakan sebuah badan konsultatif dengan 25 anggota yang akan meninjau Konstitusi 1987.

Ketua DPR Pantaleon Alvarez menyatakan, Duterte ingin agar undang-undang dasar tersebut diubah melalui majelis konstituen. Duterte juga meminta untuk memberlakukan undang-undang pemilihan delegasi ke Konvensi Konstitusional.

"Jika Anda tidak mengonfigurasi ulang tipe pemerintah kesatuan sekarang dan tidak ada perubahan di Mindanao, selamanya tidak akan ada damai untuk Filipina," katanya dalam Forum Pembangunan Filipina di Mandaluyong seperti dilansir Philstar.com.

Namun, jika Filipina tidak siap dengan federal perubahan struktur regional dapat dilakukan agar memberi wilayah yang damai untuk umat Islam, Kristen, dan masyarakat adat di Filipina Selatan.

Jika sistem berjalan dengan baik dan disetujui, plebisit dan federalisme dapat dicapai pada 2019 yang disusul pemilihan pertama para pejabat negara bagian dan pemerintah federal pada 2022.

Menurut pakar pertahanan Universitas Diliman, Filipina, Chester Cabalza, mengatakan demi menjaga kedaulatan negara, pergeseran ke federalisme harus sesuai dengan reformasi pertahanan.

"Meskipun masih bisa diperdebatkan, janji federalisme dapat memperbaiki demokrasi Filipina, tata pemerintahan, dengan mengatasi keragaman lokal, dan varietas regional dalam kebijakan," ungkap Cabalza dalam thediplomat.com, pada Mei lalu.

Kolumnis populer The Philippine Star, Carmen N Pedrosa, juga mulai menilai federalisme sebagai solusi bagi muslim Mindanao dan Kristen Luzon.

"Saya mulai menerimanya ketika para federalis menjelaskan bahwa sebagai sebuah konsep, hal itu ialah kebebasan. Federalisme mengakui identitas nasional dan subnasional serta meningkatkan pemahaman regional dan global, koordinasi, dan kerja sama yang lebih baik menuju cara hidup dan peradaban di milenium baru," jelasnya dalam rubrik opini Philstar.com. (Irene Harty/I-1)