Catalonia Terseret Ketidakpastian

PEMERINTAH Spanyol berjanji untuk mengkaji semua opsi untuk menyelesaikan persoalan di Catalonia. Kemarin, pertemuan kabinet digelar untuk membahas krisis tersebut.

Pertemuan berlangsung be­­berapa jam setelah para pe­mimpin Catalonia menyatakan memiliki mandat untuk mengumumkan kemerdekaan. Namun, mereka masih menahan langkah mendeklarasikan ke­mer­dekaan sehingga membuat negara itu terjerumus dalam ke­tidakpastian.

Sebelumnya, Perdana Mente­ri Spanyol Mariano Rajoy telah berjanji melakukan segala hal untuk mencegah kemerdekaan wilayah Catalonia.

Namun, dia menolak menerapkan implementasi peraturan langsung ten­tang wilayah semiotonom.

Pasalnya, bila peraturan itu diterapkan, dikhawatirkan dapat memicu kerusuhan dalam skala besar. Sebagai gantinya, Ra­joy menggelar pertemuan darurat setelah Presiden Catalonia Carles Puigdemont pada Selasa (10/10) mengumumkan bahwa dia telah menerima man­dat untuk Catalonia menjadi negara merdeka menyusul pelaksanaan referendum yang dilarang pemerintah pada awal bulan ini.

Namun, saat berpidato di parlemen, Puigdemont meminta agar kemerdekaan Catalonia di­tunda. Hal itu dimaksudkan supaya bisa melakukan perundingan dengan pemerintah pusat.

Dia mengatakan hal yang dipertaruhkan ialah masa depan wilayah yang menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi Spanyol. Apalagi dorongan untuk melepaskan diri telah me­nimbulkan kekhawatiran akan stabilitas di Uni Eropa.

Saat perundingan berlangsung, di luar gedung parlemen Barcelona, ribuan orang berkumpul sambil melambai-lambaikan bendera dan spanduk Catalonia. Mereka meneriakkan ‘demokrasi’ dengan harap­an bisa menyaksikan malam bersejarah untuk wilayah itu.

Warga Barcelona Maria Rosa Bertran yang melihat hal itu me­ngatakan menentang proses pemisahan diri Catalonia yang hingga kini tertunda.

“Saya me­rasa situasi semakin buruk dan akan menderita lebih lama lagi. Keragu-raguan dan ketidakpastian ialah hal terburuk yang bisa terjadi pada kita,” katanya.

Setelah ke parlemen, Puigde­mont dan sekutu-sekutunya me­nandatangani sebuah dekla­rasi kemerdekaan di luar gedung parlemen. Namun, validitas hu­kum akta deklarasi kemerdekaan itu tidak diakui.

Kini, Spanyol dan Catalonia berada dalam hubungan yang tidak harmonis. Pemerintah pusat telah berulang kali mengatakan kemerdekaan bukan hal untuk didiskusikan.

Pemerintah Spanyol berpegang pada pendirian tidak akan menerima mediasi atau perundingan sampai para pemimpin Catalonia mencabut keinginan kemerdekaan mereka.

Di lain hal, pemerintah Catalonia terus maju dengan menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober 2017. Hal itu ditentang pemerintah Spanyol karena dinilai melanggar konstitusi. (AFP/Arv/I-4)