Indonesia Komit Ikut Selesaikan Konflik di Rakhine

PEMERINTAH Indonesia berkomitmen menuntaskan konflik yang menyebabkan bencana kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Presiden Joko Widodo pun telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk terus aktif berperan.

"Dua perintah beliau kepada Menlu. Pertama, bernegosiasi agar konflik dan penanganan kemanusiaan di Rohingya ditangani dengan baik oleh pemerintah Myanmar. Kedua, berdiplomasi dengan Bangladesh," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jakarta, kemarin (Jumat, 8/9).

Awal pekan ini, Menlu Retno telah bertemu dengan para pemimpin Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi di Naypyidaw untuk menyampaikan usulan yang disebut Formula 4+1. Usulan itu menghentikan kekerasan dan melindungi semua orang di Rakhine tanpa memandang suku dan agama.

Diplomasi lalu dilanjutkan dengan Bangladesh agar mereka membuka akses bagi warga Rohingya yang ingin mengungsi. "Kita juga akan segera mengirimkan bantuan, baik uang maupun barang kepada pemerintah Bangladesh untuk menangani (pengungsi) yang ada di perbatasan Bangladesh," imbuh Pratikno.

Dijelaskannya, dunia mengapresiasi upaya pemerintah RI untuk menuntaskan konflik Rohingya. "Bisa dikatakan kita satu-satunya negara yang punya akses ke Rakhine State di Myanmar. Jadi, dunia internasional pun berharap kepada Indonesia untuk membantu penanganan permasalahan kemanusiaan di Myanmar ini."

Bantuan kemanusiaan dari rakyat Indonesia yang digalang Aksi Cepat Tanggap (ACT) kemarin diberangkatkan ke kamp pengungsi Kanzarpara di zero line area Bangladesh. Sederet truk berspanduk 'Bantuan Pangan untuk Pengungsi Rohingya' bersiap di Padua Union, Kota Chittagong, dan siap mengantarkan 1.000 paket bantuan logistik.

Human Rights Watch (HRW) mengatakan tindakan aparat keamanan Myanmar selama operasi militer di Rakhine mengarah ke 'pembersihan etnik'.

"Pengungsi Rohingya yang melarikan diri mencatat peristiwa mengerikan dalam serangan tentara Burma (Myanmar) dan menyaksikan desa-desa mereka dihancurkan," kata Meenakshi Ganguly, Direktur HRW Asia Selatan kepada Media Indonesia.

HRW mendesak Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat dan memperingatkan Myanmar bahwa mereka akan menghadapi sanksi berat kecuali jika menghentikan kampanye brutal terhadap penduduk Rohingya.

PBB mengatakan sekitar 270 ribu warga Rakhine mengungsi ke Bangladesh dalam dua pekan terakhir. Konflik juga mengakibatkan lebih dari 1.000 orang tewas. (Deo/Faw/Hym/AFP/X-8)