PBB Minta Myanmar Akui Rohingya

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menyatakan sangat krusial bagi pemerintah Myanmar mengembalikan kebijakan lamanya dan memberikan muslim Rohingya kewarganegaraan atau status legal.

"Sangat penting untuk memberi kewarganegaraan bagi muslim di negara bagian Rakhine atau setidaknya untuk saat ini status hukum yang memungkinkan mereka memiliki kehidupan normal, termasuk kebebasan dan akses ke pasar kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan," kata Guterres.

Dia menekankan sejarah lama diskriminasi, keputusasaan, dan kemiskinan ekstrem di negara bagian Rakhine, Myanmar dan meminta otoritas sipil dan militer negara tersebut untuk mengakhiri kekerasan saat ini.

"Keluhan dan penderitaan Rohingya yang tidak terselesaikan telah membusuk terlalu lama dan menjadi faktor yang tak terbantahkan dalam distabilisasi regional," tutur Guterres.

Kelompok minoritas muslim Rohingya menghadapi penganiayaan sistematis selama beberapa dekade di tangan mayoritas Buddha Myanmar yang menganggap sebagian besar dari mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh.

Junta militer yang memerintah negara tersebut telah melepaskan hak dan kewarganegaraan mereka. Pada 2012 lalu kekerasan menewaskan ratusan orang dan 140.000 orang mengungsi.

Kekerasan terkini, 25 Agustus silam dilakukan oleh tentara Myanmar dengan dalih operasi pembersihan gerilyawan dari desa Rohingya. Guterres pun mengulangi kecamannya atas serangan yang dilakukan kelompok pemberontak dari Rohingya.

Namun PBB mendapat laporan kekerasan pasukan keamanan Myanmar termasuk serangan tanpa pandang bulu. "Hampir 125.000 orang menjadi korban dan mencari perlindungan di Bangladesh. Banyak orang kehilangan nyawa saat melarikan diri," tambahnya.

Dia memeringatkan tindakan itu hanya akan meningkatkan radikalisasi. "Pihak berwenang di Myanmar harus mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri lingkaran kekerasan setan ini dan memberikan keamanan dan bantuan kepada semua pihak yang membutuhkan," imbuh Guterres. (AP/X-12)