Headline

RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.

Diplomasi Digital Kemenlu Perkuat Politik Luar Negeri

Antara
26/7/2017 11:18
Diplomasi Digital Kemenlu Perkuat Politik Luar Negeri
(ANTARA/Wahyu Putro A)

KEMENTERIAN Luar Negeri mengakui diplomasi digital kini menjadi era penting dalam politik luar negeri Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Bogor Rabu (26/7) bahwa hal itulah yang mendasari Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu menggelar lokakarya terpadu pengelolaan media digital, peningkatan kapasitas pejabat Perhumasan dan PPID Kemenlu.

"Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh dan berbagi informasi," ujar Menlu.

Kemenlu tengah mengambil peran dalam penyebaran informasi strategis di dalam maupun luar negeri. Seperti dikemukakan Kasubditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kemenlu, Hartyo Harkomoyo bahwa lokakarya dirasa penting untuk menguatkan peran aparatur Kehumasan dan PPID Kemelu dalam mengelola informasi lebih baik dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. "Merespon dengan
cepat, tepat, dan kredibel serta sinkron antara pusat dan perwakilan Indonesia."

Upaya penyebarluasan informasi melalui pemanfaatan teknologi baik itu portal, website, media sosial, dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di luar negeri dan menyebarluaskannya kepada masyarakat Indonesia secara cepat, tepat dan kredibel.

"Kebutuhan informasi bagi masyarakat menjadi tugas kami untuk segera menyebarluaskannya, misalnya berbagai kejadian di luar negeri, seperti teror bom atau yang menyangkut keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri," kata Hartyo.

Dia menjelaskan diplomasi digital memiliki dua makna yakni strategi untuk meningkatkan citra Indonesia dan sebagai instrumen pengelolaan serta diseminasi informasi hubungan luar negeri yang sistematis
dan kuat.

Diplomasi digital, lanjutnya, juga memberikan manfaat tambahan sebagai sarana kolaborasi, menggali informasi, memformulasikan dan mengejawantahkan kebijakan secara interaktif dengan melibatkan partisiapsi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan baik di Tanah Air maupun di luar negeri.

Dalam lokakarya terpadu tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari perwakilan RI di luar negeri, dan 20 orang dari satuan kerja Kemenlu RI. Para peserta adalah pejabat bidang penerangan yang ada di perwakilan Indonesia dari sejumlah negara.

Hartyo menambahkan, sasaran dari kegiatan ini di antaranya memberikan pelatihan 'platform' baru dalam portal situs Kemenlu yang terintegrasi dengan situs-situs perwakilan RI, yaitu integrated blog. Meningkatkan
kemampuan dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi dan kolaborasi antara pusat dengan perwakilan.(OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya