2.000 Warga Marawi Terjebak Pertempuran

Sebanyak 2.000 warga sipil dilaporkan terjebak dalam pertemuan antara milisi Maute dan militer Filipina di wilayah selatan nege­ri itu, kemarin. Korban tewas se­jak bentrokan pecah pada Se­nin (22/5) mendekati angka 100 orang.

Militer Filipina kian gencar mem­bombardir tempat-tempat yang diduga persembunyian kelompok Maute di Kota Marawi, Filipina Selatan, kemarin. Pemerintah menuding kelompok itu membunuh sedikitnya 19 orang kemarin, termasuk perempuan dan seorang anak. Mayat mereka ditemukan di dekat sebuah universitas.

Dengan korban terbaru itu, se­dikitnya sudah 97 orang tewas sejak pertempuran sengit mele-tus antara milisi yang berafiliasi dengan Islamic State (IS) dan pihak militer. Banyaknya korban yang tewas juga mendorong Presiden Filipina Rodrigo Duterte sejak Se­lasa (23/5) memberlakukan darurat militer di wilayah Mindanao, Filipina Selatan.

Sebagian besar dari 200 ribu warga Marawi telah mengungsi akibat pertempuran itu. Namun, sekitar 2.000 orang terjebak di wilayah-wilayah yang dikuasai milisi Maute. Hal itu diungkapkan Zia Alonto Adiong, juru bicara komisi penanganan krisis provinsi.

“Mereka mengirim pesan, me­minta jalur langsung, dan meminta dikirimkan tim penyelamat. Tetapi kami tidak bisa be­gitu saja masuk ke wilayah-wilayah yang tidak bisa kami masuki,” papar Adiong.

“Mereka ingin pergi. Mereka takut. Banyak warga mulai keha­bisan makanan. Mereka cemas ter­kena peluru dan serangan uda­ra,” sambungnya.

Militer pada Sabtu (27/5) mengumumkan akan meningkatkan pengeboman. “Kami ingin meng­hindari korban tambahan. Para pemberontak bersembunyi di ru­mah-rumah warga, gedung pemerintah, dan fasilitas lainnya,” ujar juru bicara militer Brigadir Jenderal Restituto Padilla.

Duterte dan kepala militer me­ngatakan sebagian besar mi­lisi itu anggota kelompok lokal Maute. Pemerintah memperkirakan kekuatan mereka terdiri dari 260 personel bersenjata.

Darurat militer
Menyusul kekerasan itu, sejak Selasa (23/5), Duterte memberlakukan darurat militer. Dalam pernyataannya kemarin, Duterte menegaskan akan terus memberlakukan darurat militer di wi­layah selatan negeri itu dan akan mengabaikan Mahkamah Agung dan kongres yang ingin membatasinya.

“Sampai polisi dan angkatan bersenjata mengatakan Filipina aman, darurat militer akan ber­lan­jut. Saya tidak akan mende­ngarkan orang lain. Mahkamah Agung, kongres, mereka tidak ada di sini,” kata Duterte di de­pan militer Filipina, Sabtu (27/5).

“Apakah mereka yang sekarat dan kehilangan darah, berdarah, kekurangan darah karena tidak ada bantuan, tidak ada penguat­an? Bukan mereka,” lanjutnya.
Konstitusi 1987 menetapkan batas-batas darurat militer untuk mencegah terulangnya pelanggar­an seperti era rezim Ferdinand Marcos yang ­digulingkan lewat Revolusi Kekuatan Rakyat.

Konstitusi mengharuskan per­setujuan kongres untuk deklarasi darurat militer dan membatasi kekuasaan militer selama 60 ha­ri. Jika ingin memperpanjangnya, presiden harus mendapat dukungan kongres lagi. Mahkamah Agung juga dapat mengatur legalitas hukum darurat militer.

Menyusul ketegangan di Filipina Selatan tersebut, TNI dan Polri memperketat penjagaan dan pengawasan di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) terutama di Pulau Miangas, Marore, dan Pulau Karatung, dengan melakukan operasi rutin.

“Kapal selam TNI-AL KRI Cakra saat ini berada di perairan laut perbatasan Indonesia dan Fili-pina. Tapi ini operasi rutin sepanjang tahun,” kata Penjabat Kepala Dinas Pene­rangan Pangkalan VIII TNI-AL, Mayor Laut (P) Dedy Irawan Eko Cahyono, di Manado, kemarin.

Menurut Dedy, selain kapal selam KRI Cakra, ada juga kapal perang KRI TNI-AL lain yang posisinya berada di perbatasan. Pinsipnya yang dilakukan TNI-AL adalah melakukan operasi sepanjang tahun untuk mengamankan yurisdiksi nasional Indonesia. (AFP/VL/I-1)