IS Klaim Serangan Bom Ras Lanuf

KELOMPOK teroris Islamic State (IS) mengklaim sebagai pelaku serangan bom bunuh diri mematikan di sebuah pos pemeriksaan di Libia. Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyatakan, pihaknya akan mendukung pembentukan pemerintahan bersatu di Libia. Upaya menyatukan faksi-faksi yang bertikai itu dipandang mendesak demi menghalau ekstremis dari Libia. IS cabang Libia merilis pernyataan yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri yang terjadi pada Kamis (7/1) di Ras Lanuf, sebelah timur Sirte.

Serangan dilakukan dengan menggunakan mobil yang dikemas dengan bahan peledak. Enam orang, termasuk bayi, tewas dalam serangan itu, menurut Bulan Sabit Merah Libia. Serangan bom bunuh diri lain pada hari yang sama juga terjadi di sebuah sekolah pelatihan polisi di Zliten, barat Tripoli, dan menewaskan lebih dari 50 orang. Serangkaian serangan itu merupakan yang paling mematikan sejak revolusi berkobar di Libia pada 2011, yang menggulingkan rezim diktator Moamer Kadhafi. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak pihak yang berkonflik agar membuang segala perbedaan untuk membentuk pemerintahan nasional.

Saat ini Libia terpecah dua, yaitu pemerintah saingan yang menguasai Tripoli dan parlemen yang diakui secara internasional yang berkedudukan di kota timur negara itu, Tobruk. "Tindak kriminal ini merupakan peringatan yang keras tentang urgensi untuk mengimplementasikan kesepakatan politik Libia dan membentuk sebuah pemerintah nasional," ujar Ban, mengacu pada serangan bom bunuh diri IS.  "Persatuan ialah cara terbaik bagi Libia untuk menghadapi terorisme dalam segala bentuknya."

Mogherini dijadwalkan mengadakan pembicaraan di Tunis, kemarin, dengan politisi Libia, termasuk Fayez al-Sarraj, yang ditetapkan dalam kesepakatan persatuan nasional yang ditengahi PBB sebagai perdana menteri. Perjanjian itu ditandatangani bulan lalu oleh segelintir anggota parlemen, tapi belum mendapatkan dukungan penuh dari dua legislatif. Kepala parlemen telah memperingatkan kesepakatan tidak memiliki legitimasi dan politisi tersebut menandatangani perjanjian hanya untuk mewakili diri mereka sendiri.

Pada Kamis (7/1), Mogherini mendesak Libia untuk mendukung kesepakatan persatuan. "Orang-orang Libia berhak hidup damai dan aman dan mereka memiliki kesempatan besar untuk membuang segala perbedaan dan bekerja sama, bersatu, dan melawan ancaman teroris yang dihadapi negara," ujarnya.