LEWAT pengumuman yang mengejutkan, kemarin, pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan telah sukses melakukan uji coba bom hidrogen. Pengumuman tersebut sontak memicu ketegangan di kawasan dan menimbulkan kecaman dari pihak lawan.
"Uji bom hidrogen pertama republik ini telah sukses dilakukan pukul 10.00 pada 6 Januari 2016, berdasarkan ketentuan strategis Partai Buruh," ungkap penyiar berita televisi pemerintah sekitar 5,5 jam setelah ledakan.
Ditambahkan, dalam pelaksanannya, uji coba itu menggabungkan perangkat nuklir canggih dan telah menaikkan kekuatan nuklir ke tingkat berikutnya.
Uji coba tersebut membawa 'Negeri Juche' lebih mantap menghadapi Amerika Serikat (AS).
Jika pernyataan itu terkonfirmasi lebih jauh, uji coba tersebut akan menjadi yang keempat kalinya Pyongyang meledakkan perangkat nuklir sejak 2006.
Uji coba itu juga mengakhiri spekulasi yang berkembang bahwa rezim Kim Jong-un mengembangkan bom nuklir.
Sejumlah media melaporkan uji coba senjata termonuklir tersebut memicu gempa berkekuatan 5,1 pada skala Richter di dekat lokasi uji coba Punggye-ri di timur negara itu. Getaran terasa hingga berkilometer jauhnya.
Bom hidrogen tersebut lebih ringan, tetapi lebih kuat jika dibandingkan dengan ledakan bom nuklir yang mengandung uranium atau plutonium saja.
Merespons manuver negara yang dipimpin Kim Jong-un itu, Korsel langsung menyi-agakan militer mereka dan meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap Korut.
"Saat ini, militer kami meningkatkan kewaspadaan dan postur pengawasan terhadap Korea Utara," ungkap Kementerian Pertahanan Nasional Korsel kepada pers, seperti dilaporkan media pemerintah, Yonhap.
Kementerian itu juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan AS terkait masalah ini. Komandan United States Force Korea (USFK) Jenderal Curtis Scaparrotti membicarakan perkembangan terbaru dengan Kepala Staf Gabungan Lee Sun-jin untuk memastikan kerja sama erat dengan 'Negeri Paman Sam'.
Kecaman Presiden Korsel Park Geun-hye bersumpah memastikan Korut bakal membayar harga mahal atas uji coba bom hidrogen itu. Dia menyebut aksi Pyongyang tersebut sebagai provokasi serius dan tantangan untuk perdamaian dan stabilitas internasional.
"Sekarang, pemerintah harus bekerja sama erat dengan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa Korea Utara membayar harga yang sesuai untuk uji coba nuklir," kata Park dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional di Kantor kepresidenan Cheong Wa Dae.
Park mengatakan itu penting guna mendorong masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi yang kuat pada 'Negeri Juche'.
Para pemimpin lain di kawasan menyatakan kekhawatiran yang sama. Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang negaranya bersahabat dengan Korut, menyebut perkembangan kekuatan nuklir Pyonyang mengganggu.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menegaskan per-gerakan Korut merupakan ancaman bagi keselamatan bangsanya. "Kami benar-benar tidak bisa membiarkan ini, dan dengan keras me-ngutuknya."
Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan daru-rat pada Rabu (6/1) di New York, AS, untuk merespons ulah Korut. Pertemuan tertutup 15 negara anggota Dewan Keamanan itu dilakukan atas prakarsa PBB dan Jepang. (AFP/Aljazeera/Yonhap/I-2)