Kebijakan Baru Arab Saudi untuk Umrah 1444 H
. Orientasi kebijakan sebagai bagian dari tahapan implementasi visi Arab Saudi 2030.
. Kebijakan baru mengarah pada skema <i>bussiness to customer<p> atau <i>B to C<p>.
. Akan dilakukan sosialisasi regulasi oleh Kementerian Agama dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
<b>Beberapa Kebijakan Baru<p>
. Tidak ada batasan kuota umrah.
. Tidak harus menggunakan visa umrah.
. Permohonan visa tidak harus melalui <i>provider<p> di Indonesia.
<b>Beberapa Kebijakan Sebelumnya<p>
. Kuota umrah dibatasi.
. Menggunakan visa umrah sekali pakai.
. Permohonan visa harus melalui <i>provider<p> di Indonesia, dilakukan PPIU.
<b>Mitigasi Risiko Permasalahan Umrah<p>
1. Penyelenggaraan umrah harus sesuai UU No 8 Tahun 2019 dan UU No 11 Tahun 2020.
2. Ketentuan penyelenggaraan umrah wajib dilakukan PPIU.
3. Respons Kementerian Kesehatan RI terkait keterbatasan vaksin:
- Merealokasi ketersediaan vaksin meningitis.
- Mempercepat penyediaan 220 ribu vaksin meningitis.
- Rencana vaksin tersedia pada Oktober 2022.
- Bekerja sama dengan produsen dalam negeri untuk vaksin.
- Bekerja sama dengan ITAGI (Komite Penasihat Ahli Imunisasi Indonesia) tentang rekomendasi dan kajian terkini vaksin.
- Mengusulkan perpanjangan waktu masa lindung vaksin dari 2 tahun menjadi 3-5 tahun (sesuai merek vaksin).
4. Dibuatkan SOP pemberangkatan jemaah umrah 1444 H.
5. Terdapat kesepakatan antara maskapai dan PPIU tentang komponen penerbangan umrah.
Sumber: Kementerian Agama/Litbang MI
