Bedanya Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial, dan Darurat Sipil

<< Geser untuk informasi lebih lanjut >>>

Presiden jokowi menetapkan tahapan melawan covid-1 yaitu pembatasan sosial berskala besar hingga didampingi kebijakan darurat sipil.

Karantina Wilayah

Dasar Hukum:
UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Pasal 53 ayat 2 :
Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Pasal 54
Ayat 2:
Pelibatan aparat keamanan dan petugas kesehatan untuk menjaga wilayah yang dikarantina.

Ayat 3:
Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

Pasal 55 ayat 1:
Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Pembatasan Sosial Skala Besar

Dasar hukum :
UU Nomor 6 tahun 2018

Kegiatan yang Terdampak
(berdasarkan pasal 59 ayat 3)

• Peliburan sekolah dan tempat kerja.
• Pembatasan kegiatan keagamaan.
• Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.

Status Darurat Sipil

Dasar hukum:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Status darurat sipil adalah keadaan yang dinyatakan Presiden atau panglima tertinggi angkatan perang bahwa suatu atau sebagian wilayah atau wilayah indonesia dalam keadaan bahaya. Bisa juga dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.

Yang Bertanggung Jawab
Presiden / panglima tertinggi angkatan perang selaku penguasa darurat sipil pusat.