Terobosan tanpa Melanggar Hukum

SELURUH jajaran Korps Adhyaksa diimbau untuk tidak bekerja secara linear dalam menghadapi pelbagai tantangan yang semakin kompleks dan berat, khususnya terkait penegakan hukum di Tanah Air. Peningkatkan kualitas SDM, disiplin, dan integritas, merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak kinerja.

Para jaksa pun selalu ditekankan untuk responsif dan berani membuat terobosan. Namun, upaya itu sedianya tidak boleh menyimpang, serta harus dibuat untuk kepentingan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Kejaksaan prinsipnya ingin memastikan masyarakat terlayani dengan baik.

Demikian penegasan Jaksa Agung HM Prasetyo ketika berbincang dengan Media Indonesia, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (8/8). Menurutnya peningkatan kualitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi kejaksaan.

“Bahwa untuk bisa unggul dan maju itu kualitas SDM harus ditingkatkan. Diharapkan, agar nantinya menghasilkan jaksa yang profesional, jaksa yang mumpuni, serta jaksa yang bermartabat dan dapat dipercaya.”

Beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas itu, sambung dia, seperti revolusi mental dan pelatihan-pelatihan melalui pendidikan. Dengan bekal tersebut, jaksa selaku penegak hukum dapat membuat terobosan hingga tercipta insan Adhyaksa yang betul-betul bisa diharapkan.

“Kalau terobosan tentu kita sebagai penegak hukum, ya tidak boleh melanggar hukum. Terobosan itu tentunya bisa memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada,” imbuhnya.

Prasetyo mengapresiasi berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan seluruh jajarannya. Terobosan tersebut diyakini dapat mempercepat terealisasinya cita-cita kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat.

Jadi kekuatan

Dengan semangat, sikap positif, dan cara pandang yang penuh optimisme itu, niscaya berbagai perbedaan yang ada justru akan menjadi sebuah kekuatan bila mampu dikelola dengan baik. Hal itu dapat menjadi modalitas dan aset yang berharga dalam upaya bersama mempercepat pencapaian cita-cita bangsa.

Keberhasilan kejaksaan dalam mendulang prestasi dibuktikan dari sejumlah terobosan yang pelaksanaannya berkesinambungan, konsisten, dan konsekuen, seperti pembentukan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4), serta penguatan dan revitalisasi satgas khusus penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi (Satgassus P3TPK).

Pemberantasan korupsi yang menjadi sendi utama kejaksaan juga semakin berdenyut dengan gencarnya penangkapan para terpidana dan tersangka praktik lancung melalui program tangkap buron (Tabur) 31.1. Program itu mewajibkan seluruh kejaksaan tinggi di Tanah Air meringkus satu terpidana atau tersangka per bulannya.

Selain itu, sambung Prasetyo, pihaknya terus melakukan terobosan agar Indonesia semakin berdaya dari sisi hukum. Misalnya, menggelar program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Masuk Pesantren (JMP), optimalisasi sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), peran jaksa pengacara negara dalam pembangunan nasional, peningkatan kerja sama hukum dan hubungan luar negeri, serta program dialog interaktif Jaksa Menyapa yang diluncurkan awal 2018.

Pemerintah saat ini berusaha keras untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut bertujuan agar bangsa ini bisa mengatasi ketertinggalan dari negara-negara lain. Kejaksaan pun punya tanggung jawab dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh itu.

Upaya merealisasikan visi Indonesia maju dan unggul sedianya menjadi tanggungjawab bersama segenap komponen bangsa, para penyelenggara negara, pemerintahan, dan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, kejaksaan juga wajib menunjukkan peran pentingnya melalui proses penegakan hukum.

Prasetyo menekankan jajarannya agar memerhatikan 3 hal penting dalam melakukan pengamanan program pembangunan. Pertama, konsistensi warga Adhyaksa untuk meningkatkan kompetensi, sikap proaktif, mendorong optimalisasi dan produktivitas dalam kaitan tugas pokok, fungsi, serta tanggungjawab yang diemban. Jaksa juga harus mampu memberikan kontribusi positif dan maksimal sebagai bentuk pengabdian.

Kedua, para jaksa pun penting membangun jati diri sebagai aparat penegak hukum dengan pola pikir terbuka, progresif, visioner, melakukan perubahan paradigma, menyesuaikan diri dengan setiap dinamika perkembangan, serta tetap memperhatikan dan berjalan di atas koridor hukum sebagai acuannya. (Gol/P-1)