KKP Serahkan Bantuan di Kepulauan Riau

PEMERINTAH melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggulirkan bantuan sarana serta permo­dalan usaha untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

Setidaknya bantuan bernilai sekitar Rp2,5 miliar digelontorkan bagi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan, dan petambak garam dari Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

Bantuan tersebut diserahkan pada kunjung­an kerja Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan KKP di Kota Batam, Rabu (14/8).

Bantuan yang diberikan berupa input produksi budi daya ikan (benih ikan), paket budi daya ikan sistem bioflok, bantuan kapal 5 GT, bantuan alat penangkap ikan, asuransi nela­yan, dan fasilitas pembiayaan melalui kredit lu­nak Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), sarana dan prasarana rantai dingin (ice flake machine dan chest freezer), dan beasiswa bagi anak pelaku utama.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dan disaksikan anggota IV BPK RI Rizal Djalil.

“KKP telah memberikan dukungan kegiatan strategis yang secara konkret langsung menyentuh pelaku utama perikanan dan ini telah berdampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi masyarakat, khususnya terkait dengan peningkatan pendapatan, daya beli, dan penguatan kapasitas usaha,” kata Slamet.

Slamet menyampaikan bahwa selama 4 tahun terakhir ini kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan capaian yang positif. Secara makro, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (berdasarkan harga konstan) 2018 sebesar Rp238,64 triliun atau naik 5,2% dari 2017 yang senilai Rp226,85 triliun.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sektor perikanan juga naik signifikan dari semula di 2014 hanya sebesar Rp267 miliar menjadi Rp557 miliar hingga November 2018.

“Indikator keberhasilan lainnya, yakni pencapaian nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tu­kar pembudi daya ikan (NTPi). Juni 2019 NTN tercatat sebesar 132,92 atau naik 2,95% ke­timbang bulan yang sama pada 2018 yang mencapai 129,31. Begitu pula NTPi Juni 2019 tercatat sebesar 134,42 atau naik 2,83% jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2018 yang mencapai 130,71”, papar Slamet.

Slamet menjelaskan, capaian positif nilai NTN dan NTPi Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu kenaikan pen­dapatan usaha di atas ambang batas kela­yakan ekonomi.

Angka ini juga akan memicu naiknya nilai saving rate untuk reinvestasi sehingga mendorong kapasitas usaha nelayan dan pembudi daya ikan yang lebih kuat.

Kinerja lainnya, yakni peningkatan penda­patan nelayan dan pembudi daya ikan. Khusus untuk pembudi daya ikan, rata-rata nilai pendapatan secara nasional 2018 sebesar Rp3,38 juta per bulan atau naik 13,04% jika dibandingkan dengan 2015 yang mencapai Rp2,99 juta per bulan. Angka pendapatan ini jauh melampaui rata-rata UMR nasional yang hanya Rp2,25 juta per bulan.

“KKP terus mendorong berbagai program kebijakan yang diarahkan dalam rangka menjaga kedaulatan, mengoptimalkan sumber daya secara berkelanjutan, dan pemanfaatan nilai ekonomi yang secara langsung menyentuh stakeholder utama untuk memberikan efek positif terhadap peningkatan kesejahteraan,” tegas Slamet.

Sementara itu, anggota IV BPK RI, Rizal Djalil, menilai keputusan KKP memprioritaskan Batam dalam program ini sudah sangat tepat mengingat banyaknya aset fisik maupun nonfisik yang telah ditanamkan di Kota Batam. (P-1)