Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Mewaspadai para Pemintal Kebencian

Wnd
12/3/2017 07:46
Mewaspadai para Pemintal Kebencian
(Tim MI)

KELELUASAAN beribadah yang diakui para penganut agama dan kepercayaan di Jakarta menjadi angin sejuk. Meski belum semua aspirasi mereka terpenuhi, kondisi yang ada di dunia nyata sehari-hari sesungguhnya tidak sepanas yang ada di politik ataupun di media-media sosial.

Lalu bagaimanakah kontradiksi itu bisa terjadi? Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Ihsan Ali Fauzi, menilai kondisi yang terjadi saat ini, khususnya di Ibu Kota, mirip yang digambarkan dalam salah satu buku karya Cheria George.

Lektor kepala (associate professor) di Departemen Jurnalisme Hong Kong Bastist University itu mengungkapkan adanya peran para 'pemintal kebencian' dalam meningkatnya konflik di masyarakat, termasuk agama.

Para pemintal kebencian ini bisa menggunakan segala celah kesalahan atau ketidakpekaan yang dilakukan orang lain. Misalnya, mereka memelintir ucapan seseorang sehingga menimbulkan kebencian dari kelompok yang berseberangan.

Bahayanya dampak para pemintal kebencian harus diwaspadai dan diantisipasi semua kalangan, termasuk pers. "Karena itu, media massa sangat berperan untuk menyebarkan hal yang benar ataupun tidak, serta wajib terus melakukan verifikasi atas sebuah berita," jelas Ihsan kepada Media Indonesia, Jumat (10/3).

Konflik akan semakin terpotensi ketika pihak-pihak lain ikut memanfaatkan keadaan, termasuk para elite politik. "Biasanya isu agama dipakai untuk memobilisasi massa," tambahnya.

Di sisi lain, akar permasalahan sesungguhnya bisa lebih dalam lagi. Ihsan menjelaskan mudahnya konflik keagamaan disulut bisa disebabkan rasa kebangsaan dan rasa berbagi yang memang sudah merosot di masyarakat. "Akar masalahnya, kesediaan untuk berbagi dan rasa kebangsaan yang semakin merosot. Jangan-jangan memang sejak dulu (Orde Baru) sudah ada masalah ini, tetapi karena tidak berani mengungkapkan, meledak di era reformasi," tuturnya.

Keadaan kemudian diperparah dengan meningkatnya paham ekstremisme. Paham ini bisa mudah menjangkiti bukan semata karena faktor pendidikan dan ekonomi, tetapi juga karena adanya perasaan terancam.

Banyak studi menunjukkan bahwa perasaan terancam menjadi faktor yang membuat seseorang menjadi tidak toleran. Ketika seseorang sudah menjadi ekstrem, muncul ketidakmampuan untuk melihat hal lain di luar dirinya.

"Kalau tidak mau toleran dengan agama minoritas, bagaimana mau mendapatkan toleransi di negara lain. Tanggung jawab keagamaan itu milik individu, ajaran agama mana pun mengajarkan kita untuk tidak memfitnah, perluas wawasan, berprasangka baik, dan mericek kebenaran sebuah informasi. Mereka yang memiliki cukup banyak informasi dan bukan hoax, maka akan terbebas dari politisasi apa pun," papar Ihsan.

Antisipasi dan penanggulangan kondisi ini, menurut Ihsan, sangat membutuhkan peran para pemimpin agama. "Para pemimpin agama dan negara harus kembali memunculkan rasa kebangsaan dan saling berbagi. Pun dengan internal agama masing-masing, bekerja keras untuk menjadikan paham inklusif sebagai hal yang umum," tegasnya.

Tidak hanya penting untuk keamanan sosial, kerukunan umat beragama sesungguhnya modal penting agar suatu bangsa bisa maju dan berkembang. Terlebih, bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia. (Wnd/M-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Zen
Berita Lainnya