Kesepakatan Paris Disetujui

Setelah mundur satu hari, delegasi COP 21 UNFCCC menyepakati aksi penyelamatan Bumi dari ancaman perubahan iklim.

CONFERENCE of the Parties United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 21 UNFCCC) akhirnya menghasilkan kesepakatan yang disetujui para negosiator dari 190 negara untuk 2020-2030.

Presiden COP 21 UNFCCC sekaligus Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius didampingi Presiden Prancis Francois Hollande dan Sekjen PBB Ban Ki-moon, di sela-sela penutupan COP 21 kemarin, menjelaskan negara-negara peserta COP 21 telah sepakat menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celsius dari masa praindustri hingga akhir abad ini, serta berusaha membatasi hingga 1,5 derajat celsius.

"Ini untuk mengakomodasi seluruh masukan dari para delegasi," ujar Fabius di Le Bourget, Paris, Prancis.

Pernyataan Fabius itu menjawab kebuntuan yang terjadi di tingkat negosiator yang sudah berunding selama dua minggu di Le Bourget.

Kebuntuan dalam pengambilan keputusan menyebabkan COP 21 UNFCCC yang seharusnya ditutup pada Jumat (11/12) terpaksa mundur hingga Sabtu (12/12) untuk mengambil kata sepakat.

Penyebabnya ialah dua kelompok yang berkukuh mempertahankan argumen. Kelompok pertama ialah negara-negara yang tergabung dalam G-77 yang menginginkan penaikan suhu Bumi di bawah 2 derajat celsius, sedangkan negara-negara Afrika mendorong penaikan suhu di bawah 1,5 derajat celsius.

Selain itu, kesepakatan Paris tersebut sebelumnya bersifat tidak mengikat agar tidak bernasib seperti Protokol Kyoto. Hingga kini Amerika Serikat tidak bersedia menandatangani Protokol Kyoto karena memberatkan. Namun, detik-detik terakhir sebelum penutupan, kesepakatan itu berubah menjadi mengikat secara hukum.

"Kami harapkan kesepakatan untuk menyelamatkan planet ini akan diadopsi negara-negara di dunia dan menjadi kesepakatan umum pertama untuk iklim," tambah Francois Hollande.

Aksi selamatkan Bumi

Pada kesempatan itu, Ban Ki-moon ikut mendorong para delegasi sekaligus negosiator agar bekerja sama dalam menyelesaikan seluruh kesepakatan di Paris. "Semua harus sepakat karena saya tidak ingin kejadian di Kopenhagen terulang," tegasnya.

Kesepakatan Paris itu akan menggantikan Protokol Kyoto 1997. Nantinya seluruh negara di dunia diharapkan menandatangani kesepakatan Paris itu.

Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Menteri Luar Negeri John Kerry menyambut baik kesepakatan itu. Ia menegaskan Amerika Serikat akan menandatangani kesepakatan itu tanpa persetujuan Kongres. Pernyataan Kerry itu membawa angin segar karena AS ialah pemimpin negara-negara maju. AS memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan untuk kelompok negara maju sekaligus penyandang dana.

Menjelang penutupan COP 21 UNFCCC, terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan para aktivis HAM dan lingkungan. Mereka menggelar aksi dengan menampilkan boneka beruang kutub, barisan masyarakat adat, dan dampak pemakaian minyak, gas, dan batu bara dalam pembangunan.

Kepolisian Paris melarang aksi demo dengan menangkap 100 aktivis. Alasannya, demo tersebut dikhawatirkan disusupi gerakan ekstremis Islam yang memicu terjadinya serangan teror seperti peristiwa 13 Desember lalu. (H-3)